Barisan Jokowi Ajak Massa Bergabung dengan Aksi Hadang Kepulangan SBY

Pendukung presiden terpilih Joko Widodo tampak serius merancang gerakan penghadangan kepulangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari lawatan luar negeri yang cukup panjang.

Koordinator aksi menghadang SBY adalah aktivis Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Syafti Hidayat. Dia mengajak masyarakat datang mendukung aksi pihaknya yang dijadwalkan pada Selasa dinihari (30/9) pukul 00.30 WIB sesuai jadwal kedatangan SBY yang diterima pihaknya.

"Masyarakat yang  hendak mendukung aksi hadang SBY untuk menyerahkan penghargaan 'Bapak Anti Demokrasi' hendaknya bergabung. Kita langsung kumpul di depan bandara (ruang tiba/berangkat) dan VVIP. Jika  dilarang masuk, kita berkumpul di depan gerbang keluar dari bandara," kata Syafti dalam siaran persnya, Senin (29/9).

Rencana aksi dilakukan menyusul pengesahan UU Pilkada yang menghapus mekanisme Pilkada Langsung. Pendukung Jokowi menganggap SBY dan Partai Demokrat di DPR RI sebagai dalang di balik kegagalan koalisi Jokowi-JK mempertahankan Pilkada Langsung.

"Ketika rakyat berteriak karena hak demokrasi dirampas, sedangkan Tuan Presiden bergembira-ria menerima penghargaan di luar negeri, sudah selayaknya rakyat menyambut dan memberi penghargaan," tambah Syafti.

Selain penghargaan Bapak Anti Demokrasi, Bara JP juga telah menyiapkan sebuah trofi "Best Actor UU Pilkada DPRD The Movie". Penghargaan ini akan diberikan dalam acara kenegaraan di Istana Presiden RI, massa akan mengantarkan trofi dari seberang Istana.

Bara JP juga berencana menghadang pelaksanaan acara Bali Democracy Forum (BDF) VII 10-11 Oktober 2014. Alasannya, SBY merupakan Bapak Anti Demokrasi yang secara moral tidak punya hak lagi untuk berbicara tentang demokrasi. Tiga kepala negara asing akan ikut berbicara, yaitu Presiden Filipina Benigno Aquino, PM Timor Leste Xanana Gusmao dan Sultan Brunei Hasalnah Bolkiah. Delegasi 51 negara dari Asia Pasifik juga akan hadir.

"Kami akan menyurati ketiga kepala negara dan 51 negara peserta, supaya Bali Democracy Forum VII jangan diselenggarakan di Indonesia. Setidaknya, SBY jangan sampai hadir dalam acara itu," tandas Stafti. [ald]