Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menegaskan bahwa pernyataan anggota Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika, dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di gedung DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Jumat dinihari (26/9), merupakan pendapat pribadi.
Gede Pasek yang dalam sidang itu mengambil sikap menolak Pilkada lewat DPRD sempat melontarkan pernyataan yang mengesankan aksi walk out fraksi Demokrat dari paripurna sebagai tindakan balas dendam Demokrat terhadap PDIP. Pasek mengatakan, sikap Demokrat tidak perlu dipersoalkan. Lebih-lebih PDI Perjuangan juga sering walk out. Sikap Fraksi Demokrat itu anggap saja mengikuti yang selama ini sering dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai lebih senior.
"Juga biar (PDIP) sama-sama merasakan bagaimana sakit hatinya kalau ditinggallkan. Walk out," kata Gede Pasek, yang disambut riuh rendah suara di ruang sidang.
Ramadhan Pohan meluruskan bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Pasek, bukan hal yang dibicarakan fraksi Demokrat.
"Pasek itu pribadi, bukan pernyataan fraksi. Walk out itu kan konstitusional. Kalau PDIP sering lakukan
walk out itu urusan PDIP. Saya pribadi tidak setuju pada
walk out, tapi kalau itu langkah politik fraksi ya saya ikuti," ujar Pohan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).
Sebelumnya, Pohan juga menekankan bahwa fraksi Demokrat sudah berusaha keras melaksanakan perintah SBY memenangkan opsi Pilkada Langsung disertai 10 Perubahan. Dan, perintah itu pula yang diserukan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Menurut dia, untuk mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab atas perintah keluar dari ruangan sidang itu bukan persoalan sulit. Karena, anggota fraksi Demokrat, Benny K. Harman, sendiri yang membacakan pernyataan fraksi yang atas izin ketua fraksi, Nurhayati Ali Assegaf.
Partai Demokrat sampai detik ini masih berpikir opsi "Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan" adalah yang terbaik. Kalau proses politik akhirnya mengatakan hal beda, Demokrat tak bisa berbuat banyak.
"Usulan ini bukan turun dari langit, tapi sudah kajian mendalam. Pilkada langsung dengan 10 perubahan sudah kami perjuangkan sejak Panitia Kerja DPR, tapi tidak ada yang menerima, bahkan kami gagal membawakan itu sebagai agenda voting," terangnya.
[ald]
