Berita

gede pasek/net

Politik

Pernyataan Pasek Tentang Sakit Hatinya Demokrat Tidak Mewakili Fraksi

SABTU, 27 SEPTEMBER 2014 | 13:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menegaskan bahwa pernyataan anggota Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika, dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di gedung DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Jumat dinihari (26/9), merupakan pendapat pribadi.

Gede Pasek yang dalam sidang itu mengambil sikap menolak Pilkada lewat DPRD sempat melontarkan pernyataan yang mengesankan aksi walk out fraksi Demokrat dari paripurna sebagai tindakan balas dendam Demokrat terhadap PDIP. Pasek mengatakan, sikap Demokrat tidak perlu dipersoalkan. Lebih-lebih PDI Perjuangan juga sering walk out. Sikap Fraksi Demokrat itu anggap saja mengikuti yang selama ini sering dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai lebih senior.

"Juga biar (PDIP) sama-sama merasakan bagaimana sakit hatinya kalau ditinggallkan. Walk out," kata Gede Pasek, yang disambut riuh rendah suara di ruang sidang.


Ramadhan Pohan meluruskan bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Pasek, bukan hal yang dibicarakan fraksi Demokrat.
 
"Pasek itu pribadi, bukan pernyataan fraksi. Walk out itu kan konstitusional. Kalau PDIP sering lakukan walk out itu urusan PDIP. Saya pribadi tidak setuju pada walk out, tapi kalau itu langkah politik fraksi ya saya ikuti," ujar Pohan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).

Sebelumnya, Pohan juga menekankan bahwa fraksi Demokrat sudah berusaha keras melaksanakan perintah SBY memenangkan opsi Pilkada Langsung disertai 10 Perubahan. Dan, perintah itu pula yang diserukan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Menurut dia, untuk mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab atas perintah keluar dari ruangan sidang itu bukan persoalan sulit. Karena, anggota fraksi Demokrat, Benny K. Harman, sendiri yang membacakan pernyataan fraksi yang atas izin ketua fraksi, Nurhayati Ali Assegaf.

Partai Demokrat sampai detik ini masih berpikir opsi "Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan" adalah yang terbaik. Kalau proses politik akhirnya mengatakan hal beda, Demokrat tak bisa berbuat banyak.

"Usulan ini bukan turun dari langit, tapi sudah kajian mendalam. Pilkada langsung dengan 10 perubahan sudah kami perjuangkan sejak Panitia Kerja DPR, tapi tidak ada yang menerima, bahkan kami gagal membawakan itu sebagai agenda voting," terangnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya