Berita

luhut panjaitan/net

Politik

Luhut Panjaitan: Situasi Politik Akan Berubah Setelah Pelantikan Presiden

SABTU, 27 SEPTEMBER 2014 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Koalisi politik yang tidak menguntungkan  diyakini akan berubah setelah pelantikan presiden dan wapres terpilih.

Koalisi yang lemah dan kalah jumlah membuat kubu Jokowi-JK harus mengalah dalam beberapa pertarungan politik, terakhir dalam pengesahan RUU Pilkada di DPR RI,
Penasihat senior presiden terpilih Joko Widodo, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, tampaknya pasrah melihat kegagalan PDIP, Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan lobi politik sebelum pengesahan RUU Pilkada. Dia menerima apapun hasil paripurna DPR.

"Kalau sudah diputuskan begitu ya kita lihat saja," ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat malam (26/9).

"Kalau sudah diputuskan begitu ya kita lihat saja," ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat malam (26/9).

Dia juga yakin akan banyak gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi karena sejak awal mayoritas rakyat menolak Pilkada dikembalikan menjadi wewenang DPRD.

"Kita lihat saja, mungkin akan ada langkah seperti itu. Bisa saja parpol pendukung Jokowi-JK menggugat karena banyak masyarakat yang tidak setuju Pilada tak langsung itu," ungkapnya.

Menurut Luhut jika keputusan Pilkada lewat DPRD itu tetap dipertahankan pun tak ada masalah bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut dia, situasi politik saat ini masih terlalu awal untuk diprediksi. Bentuk koalisi pemerintahan dan di DPR pun masih bisa berubah setelah pelantikan presiden.

"Tidak ada masalah kalau sudah diputuskan, tidak serta merta Koalisi Merah Putih akan mengontrol, karena akan terjadi perubahan setelah pelantikan presiden. Masih sangat dinamis," tegasnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya