PDI Perjuangan dan partai politik lain yang memilih opsi Pilkada langsung adalah penyebab hilangnya keterlibatan rakyat dalam Pilkada.
"Mengapa? Karena keinginan mempertahankan Pilkada langsung hanya untuk berhitung bagaimana berkuasa," kata staf khusus Presiden, Andi Arief, kepada redaksi, Jumat siang (26/9).
Buktinya, lanjut Andi, sejak awal PDIP, Hanura dan PKB tidak mempedulikan syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk perbaikan opsi Pilkada Langsung.
"Nasi telah menjadi bubur, hilangnya keterlibatan rakyat adalah akibat PDI Perjuangan dan koalisinya yang mengabaikan peningkatan kualitas perekruitan kepala daerah," terangnya.
Seperti diketahui, fraksi Partai Demokrat mengajukan 10 syarat menerima Pilkada Langsung pada rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada dinihari tadi. Dengan demikian fraksi Demokrat ajukan opsi ketiga. Namun karena merasa tidak diterima, fraksi Demokrat memutuskan keluar dari ruang sidang alias abstain.
Inilah 10 syarat yang diajukan Demokrat: (1) Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota.(2) Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.(3) Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.(4) Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.(5) Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.(6) Melarang Fitnah dan kampanye Hitam.(7) Larangan Keterlibatan Aparat dan Birokrasi Negara terhadap CaLon atau Partai.(8) Larangan pencopotan aparat birokrasi paskapilkada (paska pemilihan kepala daerah selesai)(9) Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada.(10) Pencegahan kekerasan dan Pertanggungjawaban calon atas kepatuhan Para Pendukungnya.
[ald]
