Ahok: Kalau Demokrat Patuh kepada SBY, Pilkada Lewat DPRD Gagal

Keputusan RUU Pilkada oleh anggota DPR RI belum mendapatkan titik temu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap disahkannya atau tidak RUU Pilkada ini.

Demikian disampaikan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama. SBY sebagai ruh dari Partai Demokrat menurutnya menjadi tonggak lahirnya RUU ini. Dengan demikian, nasib RUU ini ditentukan oleh partai yang telah berkuasa selama 10 tahun itu.

"Kalau Demokrat semua patuh kepada Pak SBY, harusnya memang tetap Pilkada langsung," ujar Basuki di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Alasan itu disampaikan Basuki karena ada 273 kursi fraksi yang mendukung agar RUU ini disahkan. Dimana 106 diantaranya dari Golkar, 57 PKS, 46 PAN, 38 PPP dan 26 Gerindra. Sedangkan yang menolak ada 139 kursi di DPR RI, diantaranya PDIP 94 kursi, PKB 28 dan Hanura 17.

Sementara itu, Demokrat sendiri memiliki 148 kursi di DPR RI. Bila partai ini memutuskan menolak RUU Pilkada, seluruh suara milik Demokrat akan pindah ke koalisi indonesia hebat dengan eprolehan suara sebanyak 287 suara. Yang artinya, bila RUU Pilkada disahkan melalui voting, maka akan mengalahkan suara milik koalisi merah putih yang hanya berjumlah 273 kursi.

"Tapi kalau ternyata nggak, kan kita nggak tau. Ada isu mau disogok 150 ribu juta. Udah sering isu isu begitu,"  tandas pria yang akrab disapa Ahok ini. [zul]