Kriteria utama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mendatang harus seorang yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas. Apalagi, Presiden terpilih Joko Widodo harus memberi perhatian khusus kepada Kepolisian, yang sejak masa reformasi sudah berbenah diri, namun rasanya belum cukup menjadi penopang demokrasi dan pemerintahan bersih.
Demikian disampaikan Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), Saiful Haq, dalam acara peluncuran riset bertajuk "Menakar Kabinet Trisakti Jokowi-JK di TIM, Cikini, Jakarta, Rabu, (24/9). (Baca: Inilah Komposisi Kabinet Trisakti Jokowi-JK versi Intrans)
"Kabinet Trisakti Jokowi-JK tidak akan berjalan efektif jika tidak ditopang oleh penegakan hukum yang baik. Kejaksaan Agung, KPK dan Kepolisian harus dibenahi dengan serius, sehingga bisa menjadi penjaga pemerintahan bersih Jokowi-JK," tegasnya.
Intrans sendiri telah menggelar riset untuk mencari siapa yang tepat untuk masuk dalam kabinet mendatang, termasuk posisi Kapolri. Riset melalui beberapa tahap dan metode. Yaitu, riset terhadap nama-nama yang muncul di media dan polling. Setelah itu dilakukan pendalaman kriteria dan analisis figur dengan focus group discussion (FGD) yang dilakukan para ahli.
Dari hasil riset itu, Intrans menilai Komjen Suhardi Alius tepat menjadi Kapolri. Karena Kabeskrim itu dikenal memiliki integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. "Dia tidak pernah terkait mafia kasus atau apapun termasuk rekening gendut,†jelas Saiful mempertegas hasil rekomendasi riset Intrans untuk posisi Kapolri.
Apalagi, secara tradisional, Kapolri biasanya diambil dari desk Reserse dan Kriminal. "Dan saya pikir Suhardi sudah berada pada track yang benar sebagai Kabareskrim, Suhardi juga kooperatif dalam kasus-kasus besar seperti korupsi dan pelanggaran HAM,†ungkap Saiful menjelaskan.
[zul]
