. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini (Kamis, 25/9), akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan nasib RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tema utama dalam RUU Pilkada yang menjadi perdebatan panas adalah terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah; apakah tetap dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.
Hingga saat ini, jumlah anggota DPR yang mendukung pilkada langsung cukup mendominasi kekuatan, meski dengan selisih yang sangat tipis. Bila dikalkulasi secara administratif, kekuatan yang mendukung pilkada langsung mencapai 287 kursi yang berasal dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat.
Sementara itu, secara administratif juga, pihak yang mau pilkada lewat DPRD berjumlah 273 kursi yang berasal dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dengan kalkulasi secara administratif di atas, maka bisa digambarkan, kekuataan yang akan menjadi pemenang dalam pembahasan ini adalah kelompok yang mau pilkada langsung. Namun seringkali, politik tak bisa dikalkulasi secara kasar. Politik selalu dinamis, dan bahkan juga kerap dibumbui oleh alasan-alasan pragmatis.
Maka hitungan yang terus berkembang hingga pagi ini, malah justru kekuatan yang mau pilkada lewat DPRD yang kini berada di atas angin, dan mulai mendominasi kekuataan. Sumber kekuatan mereka berasal dari ketidaksolidan partai tertentu yang masih goyah, meskipun sikap elitnya jelas mendukung pilkada langsung.
Ketidaksolidan bersumber karena memang hampir 30 persen anggota DPR dari partai ini pada periode 2009-2014 tidak terpilih lagi di periode 2014-2019. Mereka pun banyak yang tak begitu terikat dengan ideologi partai yang memang dinilai banyak pengamat sebagai fans club belaka.
Kabar yang berkembang pun, hampir setengah anggota DPR dari partai ini tidak akan menghadiri sidang paripurna tersebut.
Bila demikian yang terjadi, maka jelas, dengan perbedaan suara yang tipis, justru partai pendukung pilkada lewat DPRD akan keluar sebagai pemenang.
Ada banyak spekulasi di balik perkembangan ini. Ada yang menilai anggota DPR yang tak ideologis itu memang enggan lagi masuk ke DPR setelah gagal dan pemilihan legislatif lalu. Ada pula yang menduga elit partai ini memang sedang bermain dua kaki, yang menjadi strateginya untuk memperkuat daya tawar yang selama ini mulai runtuh.
Ada juga kabar beredar bahwa ada "permainan uang" dalam proses ini. Uang sebesar Rp 150 juta ini disebutkan ditebar bagi mereka yang tidak hadir. Di saat yang sama, dari partai lain yang banyak politisinya yang goyah, untuk mensolidkan barisan, malah ada imbalan Rp 50 juta bagi anggota DPR yang hadir.
[rus]
