Adalah suatu intervensi yang berlebihan jika susunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meski Jokowi sebagai presiden terpilih adalah kader partai banteng gemuk itu.
"Penentuan menteri adalah hak prerogatif Jokowi dalam memenuhi kapasitasnya sebagai seorang Presiden terpilih," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, kepada wartawan, Rabu (24/9).
Sebagai Presiden terpilih, seharusnya Jokowi berani mengambil sikap sendiri tanpa harus selalu di bawah bayang-bayang Megawati. Bahkan, jika berani, Jokowi bisa mencontoh sikap politisi Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berani keluar dari partai pengusungnya. Alasan Jokowi pun sebetulnya cukup kuat karena ia tidak mau diintervensi oleh partai.
Jajat menambahkan, saat ini Jokowi tidak hanya milik PDIP tetapi milik rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berapa besar dukungan rakyat terhadap Jokowi. Dalam pemilihan Legislatif kemarin PDIP mendapat suara 23.681.471 suara, sedangkan suara pendukung Jokowi adalah 70.997.883 suara.
"Harapan besar rakyat Indonesia yang digantungkan kepada presiden dan wakil presiden terpilh 2014 Jokowi-JK sepertinya akan sirna jika Presiden terpilihnya hanya manut atas perintah Megawati, bukan kehendak rakyat, Kalau seperti ini kenapa kemarin tidak ibu Megawati saja yang mencalonkan diri?" tutup Jajat.
[ald]
