. Tepat dan bersejarah bila pemerintahan Jokowi-JK mau membekukan PT. Petral. Bahkan Jokowi-JK harus lebih berani lagi dengan membubarkan Petral.
Demikian disampaikan pakar ekonomi-energi, Kurtubi. Menurut Kurtubi, dengan pembubaran ini maka Pertamina dapat membeli langsung migas dari produsen, dan bukan lagi dari trader seperti Petral. Pemerintahan Jokowi-JK pun bisa menggunakan jalur government to government (G to G).
"Misalnya, antara Menteri ESDM Republik Indonesia dengan Menteri Energi Arab Saudi," kata Kurtubi, sambil mengatakan langkah Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas dengan membekukan Petral harus didukung.
"Begitu pula lembaga seperti SKK Migas dan sejenis, harus dihapus. Selain untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, itu juga menutup peluang mafia migas," ujar Kurtubi beberapa saat lalu (Selasa, 23/9).
"Begitu pula lembaga seperti SKK Migas dan sejenis, harus dihapus. Selain untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, itu juga menutup peluang mafia migas," ujar Kurtubi beberapa saat lalu (Selasa, 23/9).
Di samping itu, Kurtubi juga mengusulkan agar cadangan terbukti migas dan tambang yang ada di perut bumi Indonesia harus dinyatakan sebagai Milik Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan negara yang dibentuk UU. Pemerintahan Jokowi-JK harus menyatakan kepemilikan tersebut dalam bentuk sertifikasi atas nama perusahaan negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan negara.
"Perusahaan negara ditugaskan untuk memaksimumkan penerimaan negara dari migas dengan diberi hak untuk memonetasi
proven reserves melalui dua jalur teori, yakni
bankable dan tradeable," ujarnya.
Selain itu, perusahaan negara diwajibkan memenuhi BBM dan gas untuk dalam negeri dimana harganya ditentukan pemerintah. Dalam konteks itu, maka perusahaan negara harus dikelola secara transparan, tidak boleh diintervensi, serta harus antikorupsi.
Dengan langkah-langkah itu, Kurtubi menyatakan optimis Jokowi-JK bisa menjadikan migas sebagai sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.
Dengan pembangunan infrastruktur, maka mendorong pemerataan dan ujungnya meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani. Bahkan Jokowi-JK nantinya bisa memerintahkan Bulog agar membeli hasil panen petani dengan harga yang pantas.
"Pemerintah bisa mengakumulasi dana untuk pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan petani dengan meluruskan tata kelola migas dan tambang," demikian Kurtubi.
[ysa]
