Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta memperhatikan persoalan konflik lahan, terutama yang terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau.
"Jokowi harus tahu bahwa wilayah Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kami yakin akumulasi persoalan sengketa lahan di Batam akan meledak. Sebaiknya Jokowi memberi perhatian khusus terhada wilayah ini," ujar Kepala Perwakilan Jokowi Watch Kepri di Jakarta, Supendy dalam keterangan persnya di Jakarta (Selasa, 23/9).
Dia ingatkan Jokowi, permasalahan tanah bisa merusak roda pemerintahan seperti yang dialami Presiden SBY. SBY misalnya terbukti mengingkari janjinya memberikan tanah 1 juta hektar kepada masyarakat yang tidak mampu, gagal menyelesaikan sengketa pertanahan antar masyarakat, dan tak menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan pengusaha.
"Sebanyak 70 persen kasus pertanahan di Batam adalah kasus perambahan dan pembangunan hutan lindung atau hutan konversi. Latas dibangun oleh pemerintah kota Batam dan pihak swasta menjadi perumahan, pertokoan, perkantoran dan mall," jelas Supendi yang didampingi Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris S.
Dikatakan dia, potensi konflik yang dipelihara oknum Aparatur Sipil Negara di Batam harus diperhatikan Jokowi karena kalau tidak akan jadi beban pemerintahannya. Potensi keresahan pertanahan semakin menjadi dipicu oleh sikap aparatur negara di Batam mulai dari lurah, camat, walikota dan gubernur serta DPRD maupun kantor Badan Pertanahan Nasiopnal Kota Batam yang sengaja mendiamkan permasalahan konflik pertanahan yang terjadi.
Pria yang sedang menyiapkan kantor sekretariat Jokowi Watch di perumahan Orchid Park Batam itu menambahkan, pendiaman ini mengakibatkan pengusaha-pengusaha di Batam banyak yang menggunakan jasa oknum-oknum untuk mendapatkan tanah negara dengan jalan melawan hukum.
"Di sana, banyak oknum polisi dan anggota marinir yang membekingi perilaku jahat ASN itu. Maka wajar jika sering terjadi keributan antara anggota TNI dan polisi disana," jelasnya.
[dem]
