Berita

hti indonesia

Organisasi Sayap PKB Meminta Pemerintah Bubarkan HTI

SELASA, 23 SEPTEMBER 2014 | 09:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Organisasi sayap Partai Kebangkitan Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) menilai keberadaan dan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membahayakan keutuhan NKRI. Karena itu, Gemasaba mendesak pemerintah agar segera membubarkan organisasi transnasional ini.

"Keberadaan Hizbut Tahrir atau organisasi makar yg bercita-cita mendirikan khilafah di bumi Indonesia sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI dan pemerintah harus segera membubarkannya," kata Ketua Umum DPN Gemasaba, Ghozali Munir di kantor DPP PKB, Ahad lalu (21/9).

Menurut Ghozali, Hizbut Tahrir tidak layak hidup di bumi Indonesia karena Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain itu, lanjutnya, cita-cita Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah di Indonesia termasuk tindakan makar.


"Jika Pancasila diubah maka Indonesia akan bubar. Ide khilafah adalah ide bodoh dan kurang ajar. Mereka tidak ikut berjuang mengusir penjajah, tetapi tiba-tiba datang sambil menikmati indahnya kemerdekaan dan kebebasan demokrasi tetapi ingin menghancurkannya dan menggantinya dengan ide khilafah yang absurd," ujar Ghozali bernada geram.

Lebih jauh menurut Ghozali, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah memakai ide khilafah sepihak dalam mendirikan negara, akan tetapi memakai satu konstitusi yang disusun bersama seluruh elemen bangsa yang bernama Piagam Madinah. Posisi Pancasila adalah sama persis dengan Piagam Madinah yang dipraktikkan Nabi.

Ia menambahkan, sebagai tindakan konkret penolakan Gemasaba atas Hizbut Tahrir, DPN Gemasaba telah memasang berbagai spanduk di berbagai sudut ibukota yang isinya menyadarkan masyarakat akan bahaya Hizbut Tahrir.

"Kami dalam waktu dekat juga akan mengirim surat resmi kepada Kesbangpol Depdagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan tuntutan agar pemerintah segera membubarkan Hizbut Tahrir," pungkas Ghozali seperti dilansir dari nu.or.id. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya