Berita

Politik

Tidak Ada Muktamar Sebelum Islah di Internal PPP

SENIN, 22 SEPTEMBER 2014 | 18:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dorongan islah atau perdamaian di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus bergulir. Sejumlah pengurus DPP sampai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mendorong terjadinya rekonsiliasi.

Ketua DPP PPP, M Arwani Thomafi, mengatakan setelah pihaknya berkirim surat resmi ke Mahkamah Partai terkait konflik internal partai, dirinya berharap agar mahkamah segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami memohon agar Mahkamah Partai segera menyelesaikan masalah di internal partai," ujar Arwani lewat keterangan persnya, Senin (22/9).


Arwani melanjutkan, langkah Mahkamah Partai yang akan menjadi juru damai dalam konflik internal harus dihargai semua pihak.

"Sebelum Mahkamah Partai memutuskan atas masalah ini, kedua belah pihak sebaiknya menahan diri," harap Arwani.

Terpisah, Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah, Suryanto, mengatakan hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PPP Jawa Tengah akhir pekan lalu mendorong terjadinya islah atas konflik yang terjadi di internal partai.  Islah ditempuh dengan dua cara yakni  meminta Majelis Syariah menjadi mediator terhadap dua pihak yang berseteru atau cara berikutnya, meminta Mahkamah Partai untuk menyelesaikan masalah internal PPP agar dicapai jalan damai.

"Kami juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai untuk menyelesaikan masalah ini," tambah Suryanto.

Selain itu, DPW PPP Jawa Tengah juga menginisiasi penggalangan dukungan DPW PPP lainnya untuk mendorong terjadinya islah di internal PPP. Hingga saat ini, menurut Suryanto, sedikitnya 10 DPW yang telah berkomunikasi terkait dorongan islah di internal partai.

"Ada 10 DPW PPP yang kami kontak, mereka siap. Kami mencoba sama-sama untuk menjadi pelopor islah," tambah Suryanto. Bagi Suryanto, islah menjadi kunci untuk menggelar muktamar PPP. Ia menegaskan tidak akan ada muktamar sebelum terjadinya islah. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya