Ini Alasan PKS Sampai Sekarang Solid Dorong Pilkada Lewat DPRD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang jadi salah satu opsi dalam revisi UU Pilkada yang tengah berlangsung di DPRD.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hidayat Nur Wahid, ketika menerima perwakilan-perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS di dalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," tegas Hidayat.

Hidayat, yang juga menjabat Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Money politics yang marak ketika pilkada pun tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya," papar Hidayat.

Meski saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara dan banyak lagi kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, namun PKS tetap berkomitmen mendukung pilkada lewat DPRD.

"Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, tetapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya untuk rakyat," pungkas Hidayat. [ald]