Berita

Jero Wacik

Kasus Jero Wacik, KPK harus Usut Izin Proyek Pembangunan Kilang LNG Tangguh

SENIN, 22 SEPTEMBER 2014 | 14:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya tidak hanya menjerat Jero Wacik dengan pasal pemerasan Rp 9,9 miliar untuk menambah dana operasional menteri (DOM) saat menjadi Menteri ESDM.

Seharusnya KPK masuk dan fokus terkait izin atau persetujuan Kementerian ESDM atas skema pembiayaan pembangunan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Train 3 Tangguh.

"Hal ini bisa ditelusuri dari 2 surat izin persetujuan atas pembangunan ini," jelas pengamat anggaran politik, Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya (Senin, 22/9).

Surat pertama adalah surat yang ditandatangan Jero Wacik tertanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor.5165/10 MEM.M/2013 yang ditujuhkan kepada Kepala SKK Migas untuk menerapkan TBS (Trustee Borrowing Schema).

"Yang dimaksud dengan TBS ini adalah bank atau lembaga keuangan menjalankan 3 fungsi sekaligus. Pertama, bertindak selaku pihak pihak peminjam melalui perjanjian kredit dengan lender. Kedua, menerima hasil penjualan produk dari pembeli. Dan ketiga, mendistribusikan hasil penjualan kepada yang berhak, termasuk lender," beber Uchok.

Uchok menegaskan, skema TBS ini jelas-jelas telah melanggar UU 22/2001 tentang Migas, pasal 6 ayat (2.C). Disitu dijelaskan bahwa: "modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan usaha atau bentuk usaha tetap".

Surat kedua adalah tertanggal 29 November 2012 dengan nomor surat 0793 / BPOOOOO/2012/S1 terkait persetujuan (Plan of Development)  POD II Tangguh Train 3.

Surat tersebut ditandatangani pasca BP Migas dibubarkan 13 November 2012. Saat itu, Jero Wacik selaku Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minya dan Gas Bumi, yang dibentuk dibentuk berdasarkan Perpres 95 untuk mengisi kekosongan hukum dalam hubungan dengan KKKS. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

UPDATE

Badan Intelijen Pertahanan Bisa Dipertimbangkan Hadapi Ancaman Siber

Jumat, 01 November 2024 | 00:02

Pakar Hukum: Kerugian Suap Menyuap Jauh Lebih Besar

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:50

PNM Sukses Sabet Penghargaan Lewat Pemberdayaan Ultra Mikro

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:30

Ridwan Kamil Senang Ditraktir Makan Malam Prabowo

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:19

Ugal-Ugalan dan Tabrak Warga, Sopir Truk Diamuk Massa Di Tangerang Kota

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:00

Erni Aryanti Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Sumut 2024-2029

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:22

Mendag Sebelumnya Juga Impor Gula, Kejagung Jelaskan Kenapa Era Tom Lembong Diusut

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:02

Jadi Tersangka Pembunuh Wanita Dalam Koper, Pengusaha Ini Sudah Sering Dilaporkan

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:39

Giant Sea Wall Penting untuk Perlindungan dan Peningkatan Ekonomi

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:16

AHY Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:02

Selengkapnya