Berita

foto:net

Politik

Disayangkan, Tak Ada Menteri Jokowi dari Unsur Kepolisian

SENIN, 22 SEPTEMBER 2014 | 04:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tiga bakal calon menteri dari unsur kepolisian di pemerintahan Jokowi-JK bakal tergusur. Akibatnya, tidak akan ada unsur kepolisian dalam pemerintahan mendatang, meskipun duet Jokowi-JK hasil prakarsa jenderal-jenderal kepolisian.

IPW mengungkapkan, semula ada tiga jenderal polisi yang akan diplot dalam di kabinet Jokowi-JK, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Ketiganya adalah posisi Menkopolhukam, Mensesneg, dan Menpora. Pemberian posisi ini
karena sejumlah jenderal polisi sejak awal berperan penting dalam 'mengawinkan' duet Jokowi-JK.

Namun dalam perkembangannya, kata Neta, rencana menempatkan jenderal-jenderal polisi itu bakal tergusur. Sebab, elit-elit Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan Jokowi sebagai capres terpilih maupun kepada orang-orang dekatnya, terutama di jajaran elit PDIP.

Namun dalam perkembangannya, kata Neta, rencana menempatkan jenderal-jenderal polisi itu bakal tergusur. Sebab, elit-elit Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan Jokowi sebagai capres terpilih maupun kepada orang-orang dekatnya, terutama di jajaran elit PDIP.

"Kekecewaan orang-orang dekat Jokowi kian memuncak tatkala elit-elit Polri tak mampu menuntaskan kasus Obor Rakyat," ujar Neta dalam keterangannya, Senin (22/9).

Ketidakmampuan membangun hubungan yang hangat ini, sambung Neta, diperkirakan akan membuat terjadinya perubahan atau mutasi besar di jajaran elit Polri pasca dilantiknya Jokowi sebagai presiden. Sebenarnya, keberadaan jenderal polisi dalam kabinet bukanlah hal baru. Bahkan jenderal polisi aktif, Awalludin Djamin pernah menjadi menteri dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Usai menjadi menteri, Awalludin Djamin malah diangkat menjadi Kapolri. Dalam pemerintahan SBY juga ada unsur perwira Polri.

"Sebab itu sangat disayangkan jika dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK keberadaan jenderal polisi bakal tergusur, apalagi alasannya akibat elit-elit Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan jajaran presiden terpilih," demikian Neta S pane. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya