Berita

Disayangkan, Presiden PKS Remehkan Bahaya ISIS

MINGGU, 21 SEPTEMBER 2014 | 22:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pernyataan Presiden PKS Anis Matta yang menyebut respons dunia berlebihan atau lebay terhadap gerakan kaum teroris Islamic State in Iraq and Syira (ISIS), disesalkan. Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai pernyataan Anis Matta itu bisa disalahartikan sebagai sikap meremehkan bahaya kelompok ISIS.

"Seharusnya AM (Anis Matta) memberikan penguatan kepada para kader PKS bahwa kelompok teroris ISIS merupakan masalah serius dan harus diselesaikan," kata AS Hikam dalam akun facebooknya (Minggu, 21/9).

Saat berpidato di hadapan 1.200 anggota legislatif terpilih PKS periode 2014-2019 di Hotel Sahid Jakarta tadi pagi (Minggu, 21/9), Anis Matta menyatakan sangat tidak relevan ISIS dimusuhi oleh 40 negara padahal kekuatan mereka hanya 30 ribu pasukan. Anis mengaku tahu kekuatan ISIS seusai berkunjung dan bertemu dengan para pimpinan partai Islam di Turki beberapa waktu lalu. Anis Matta juga menyebut isu ISIS sengaja diributkan untuk melihat peta kekuatan dunia berdasarkan respons dari masing-masing negara.


AS Hikam menilai pandangan Anis Matta cenderung menggunakan pendekatan teori konspirasi yang tentu saja bukan barang baru dalam menganalisa persoalan ISIS. Sebagaimana umumnya teori konspirasi, fakta-fakta yang ada di lapangan diabaikan karena dianggap tidak cocok dengan tujuan teleologis yang sudah diyakini sebelumnya.

Anis Matta, kata dia, misalnya mengabaikan fakta bahwa hingga kini kelompok ISIS masif melakukan rekrutmen untuk menjaring relawan di seluruh dunia. Demikian pula fakta bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh teror dari ISIS tak bisa ditelorir seperti, genosida, penghancuran properti, pelecehan terhadap perempuan, atau kekerasan terhadap anak-anak. Fakta lain yang juga diabaikan bahwa kekuatan finansial ISIS yang sangat besar sehingga membuatnya mampu mendapat pasokan senjata yang termasuk paling mutakhir, dan membiayai aksi-aksi teror mereka di wilayah Iraq dan Syria.

"Kelompok teroris ISIS merupakan masalah serius dan harus diselesaikan, kalau perlu dengan kerjasama seluruh negara di dunia, bukan hanya 40 negara," papar dia.

Gerakan ISIS, kata AS Hikam, telah menciptakan kerusakan dan juga mencemari ajaran Islam dan kaum Muslimin di seluruh dunia. Karena itulah, negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia harusnya berada di barisan depan dalam menghancurkan

"Sebagai salah satu kekuatan politik Islam di Indonesia, yang notabene mayoritas penduduknya adalah Muslim, seharusnya PKS ikut memelopori upaya perlawanan terhadap kaum Igaras ini baik di luar maupun di dalam negeri," demikian AS Hikam. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya