Berita

jokowi/net

Politik

Bamsoet: Mari Tunggu Jokowi Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

MINGGU, 21 SEPTEMBER 2014 | 19:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Meragukan konsistensi Jokowi sangat wajar adanya. Pasalnya, belum dilantik saja dia sudah terbukti ingkar janji.

Sejauh ini, menurut politisi Golkar Bambang Soesatyo, setidaknya Jokowi sudah melanggar janjinya untuk membangun koalisi ramping dan membangun koalisi partai politik tanpa syarat.

"Pertanyaannya, apakah inkonsistensi Jokowi akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden? Atau malah berlanjut sepanjang era kepresidenannya? Pertanyaan ini tentu bukan mengada-ada karena mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri," kata Bamsoet, demikian ia disapa, dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 21/9).


Meski begitu, kata dia, jawaban atas keraguan ini belum perlu dimajukan sekarang sebab kita semua masih harus menunggu dan memberi kesempatan kepada Jokowi untuk bekerja merealisasikan janji mewujudkan kesejahteraan bersama setelah dilantik nanti.

Oleh karena itu publik diajak untuk terus mempersoalkan konsistensi Jokowi. Menurut dia, mempersoalkan secara terus menerus konsistensi Jokowi merupakan bagian dari cara untuk mengingatkan mantan Walikota Solo itu atas berbagai harapan yang sudah dijanjikannya terhadap rakyat.

Dia mencontohkan, komunitas nelayan saat ini menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Sementara komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu reralisasi kredit modal kerja berbunga murah.
 
Masyarakat, lanjut dia, juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa.

"Bahkan, yang cukup menarik untuk ditunggu adalah seperti apa gambaran tentang proyek tol laut dan bagaimana Jokowi akan merealisasikannya," demikian Bamsoet.[dem] 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya