. Pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan realokasi subsidi bahan bakar minyak ke sektor lain.
"Kalau subsidinya kebanyakan itu membuat orang berlebih-lebihan konsumsi BBM dan mubazir. Itu sifatnya haram," kata Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, dalam diskusi denga tema Kenaikan BBM: Dilema double defisit dan Inflai, di Kantor GP Ansor, Jakarta, Jumat (19/9).
Saat ini, ungkap Nusron, sedang dikaji manfaat dan madharatnya kenaikan BBM. Kalau banyak produksi, namun terus dinaikkan namanya madharat, dan bisa haram. Tapi akan menjadi halal dan wajib hukumnya untuk dinaikkan kalau saat ini kekurangan produksi, dan defisit transaksi, perdagangan dan APBN.
"Inilah kondisi kita saat ini. Sepahit apapun harus diambil keputusan (naik) BBM, dan harus dihadapi dan dijelaskan apa adanya kepada masyarakat," ujarnya.
Guna mengantisipasi dampak atas kenaikan BBM, lanjut dia, pemerintah harus menyiapkan instrumen perlindungan sosial dan berbagai program proteksi dan kompensasi, yang bersifat produktif dan massal.
"Administrasi atas kompensasi juga harus disiapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan. Menejemennya juga harus rapi," ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut hadir juga sebagai pembicara di antaranya Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan Pengusaha dan CEO Bosowa Group Erwin Aksa, dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari.
Sementara itu, Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara menilai, skema pemberian subsidi tetap (fixed) untuk BBM bersubsidi merupakan cara yang tepat untuk menahan lonjakan inflasi. Skema ini menetapkan harga jual BBM subsidi dijual sesuai dengan harga di perdagangan internasional, namun nilai subsidi perliternya tak berubah.
Ia mengakui lonjakan inflasi menjadi faktor yang dikhawatirkan, dalam rencana kenaikan harga BBM bersubsidi . kenaikan harga pangan pasaca kenaikan harga BBM, misalnya, sudah terjadi berkali-kali di Indonesia. "Jadi bagaimana agar inflasi tidak naik terus? Caranya dengan subsidi yang tetap," ujarnya
Sementara itu, Pengusaha dan CEO Bosowa Group Erwin Aksa mengatakan, di mata pengusaha subsidi BBM saat ini sudah tidak wajar.Tingginya subsidi BBM yang mencapai Rp 400 triliun membuat ruang fiskal semakin sempit, sehingga tidak ada ruang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Apalagi sebagian besar yang menikmati subsidi BBM adalah kelas menengah bukan masyarakat kurang mampu." Pemerintahan baru harus berani mengambil terobosan yaitu naikkan harga BBM," serunya.
Erwin mengatakan pengusaha meminta agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM, kenaikan subsidinya Rp 1.000 per liter. Kenaikan subsidi BBM harus diikuti dengan program kompensasi bagi masyarakat kurang mampu."Jangan sampai kenaikan harga BBM tidak diikuti program kompensasi," tandasnya.
[ysa]
