Berita

Politik

Jokowi Sulit Wujudkan Janji Kalau Darwin Silalahi Jadi Menteri

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014 | 19:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Salah satu kunci Jokowi bisa melakukan pemberantasan mafia migas dan penegakkan kedaulatan atas energi serta sumber daya alam Indonesia adalah menempatkan orang yang tepat mengisi pos Menteri ESDM.

Namun, melihat rekam jajak nama-nama calon menteri ESDM yang sudah mengemuka di publik, nampaknya Jokowi bakal gagal mewujudkan janjinya itu. Diantara nama-nama tersebut adalah Darwin Silalahi dan Karen Agustiawan.

"Dalam pantauan kami rekam jejak mereka patut diragukan. Figur-figur yang beredar ini justru dibesarkan oleh kartel-kartel dan korporasi migas internasional yang selama ini diduga kuat menyusup ke dalam pemerintahan, dan mempengaruhi berbagai kebijakan agar menguntungkan bisnis mereka di Indonesia," ujar Peneliti Senior IEDS, Nur Salam Sarananie dalam keterangannya (Jumat, 19/9).


Darwin Silalahi dan Karen Agustiawan tercatat sebagai anak emas perusahaan minyak asal Amerika Serikat dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran Harvard Connection. Menurut Nur Salam, dengan latar belakang pendidikan dan keterkaitan Darwin dan Karen dengan korporasi asing, maka dipastikan tidak akan ada perubahan signifikan dalam tata kelola migas kita. Keduanya, menurut dia, justru akan melanggengkan kekuasaan koorporasi asing di negeri ini.

"Apa yang bisa diharapkan dari figur-figur ini?" ucapnya.

Dia jelaskan persoalan penting terkait tata kelola migas kita adalah kegagalan pemerintahan yang selama ini gagal menegakkan kedaulatan secara utuh untuk melakukan hal kecil seperti renegoisasi Kontrak Karta dengan korporat asing, sehingga pendapatan atau royalti yang didapat dari sektor migas sangat kecil, kurang dari 10 persen dari yang diangkut para kontraktor asing ke luar negeri.

"Karenanya harus dipilih figur yang sudah terbukti berani melawan korporasi asing untuk menempati pos menteri ESDM .[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya