. Pemerintah diminta serius merealisasikan pemasangan 4000 konverter kit pada angkutan umum pada tahun ini. Pemerintah diingatkan jika tidak serius maka program tersebut akan gagal seperti yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013.
"Jika tahun ini gagal maka selama tiga tahun kita gagal melakukan konversi BBM ke BBG untuk angkutan umum. Keterlaluan, waktu tiga tahun tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada," ujar anggota Komisi IV DPR RI FPKS, Habib Nabiel Almusawa dalam keterangannya (Jumat, 19/9).
Awal Maret lalu, Kementerian Perindusterian (Kemperin) mengungkapkan rencana memasang 4000 hingga 4.600 unit konverter kit tahun ini. Alat ini akan dipasang pada angkutan umum di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang dengan alokasi anggaran sekitar Rp 200 miliar. Program ini sudah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2012 dan 2013. Namun, pelaksanaannya terus ditunda karena berbagai kendala, terutama kurangnya fasilitas pengisian stasiun bahan bakar gas (SPBG).
Kendala lain karena program ini menyangkut dua kementerian, yakni Kemenperin dan Kementerian ESDM. Baru pada 2014, Kemenperin ditetapkan sebagai lembaga yang mengeksekusi program ini.
Menurut Habib, kendala kurangnya SPBG mestinya tidak menjadi alasan untuk merealisasikan program ini.
"SPBG yang ada saja dioptimalkan. Jadi untuk menjalankan program konversi ini jangan menunggu sampai jumlah SPBGnya banyak dulu. Jika demikian, mau kapan program ini akan direalisasikan ? Membangun SPBG itu tidak murah," papar dia..
Dengan terealisasinya program ini, akan sangat membantu meningkatkan penghasilan para sopir angkutan umum yang notabene adalah masyarakat kecil.
"Kalau beli bensin, para sopir angkutan umum ini bayar Rp 6500. Tapi kalau beli BBG, mereka cuma bayar Rp 3100. Kan selisihnya bisa buat tambahan penghasilan mereka," pungkas Habib.
[dem]
