Mobil Jakarta Ditolak, Terbukti Pemerintah Sedang Beternak Konflik

Jangan anggap remeh wacana larangan kendaraan bernomor polisi Jakarta (pelat B) masuk ke kota Bandung dan Bogor.

"Ini sebuah reaksi dari masyarakat terhadap kemacetan yang disampaikan lewat pemimpinnya,” kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, dalam rilisnya, Kamis (18/9).

Beberapa waktu lalu, Edison sudah mengingatkan agar pemerintah serius mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Menurutnya, pemerintah sama saja beternak konflik jika masalah kemacetan tidak segera diatasi.

"Nah, sekarang ini indikasi ternak konflik itu sudah mulai berbuah,” ujarnya.

Sikap pemerintah daerah yang melarang kendaraan asal Jakarta masuk ke Bandung dan Bogor karena memicu kemacetan adalah potret kekesalan warganya. Walau begitu, larangan tersebut tidak dilandasi dasar hukum yang kuat. Tetapi, Edison mengingatkan, pemerintah harus waspada karena tak menutup kemungkinan larangan itu akan langsung dilakukan oleh warga Jawa Barat.

"Kalau itu yang terjadi maka pemerintah akan menghadapi persoalan yang lebih serius," jelasnya.

ITW mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera mewujudkan transportasi massal terpadu yang terjangkau serta aman, nyaman, selamat, dan juga yang bisa menghubungkan semua daerah yang menjadi tujuan masyarakat.

Menurut Edison, seharusnya sudah sejak lama pemerintah membangun transportasi massal khususnya yang menghubungkan wilayah Ibukota Jakarta dengan wilayah-wilayah penyanggah seperti Bogor, Depok, Tengerang, Bekasi. Sehingga, warga yang bermukim di daerah penyanggah tetapi bekerja di Jakarta tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

"Jangan larangan itu dianggap angin lalu, jika tidak ingin angin terus bertiup bahkan semakin kencang dan akhirnya memporak-porandakan kursi empuk para pejabat negeri ini," tandas Edison. [ald]