Berita

saleh daulay

Politik

Janji Tak Terbukti, Pertanggungjawaban Jokowi Dinanti

RABU, 17 SEPTEMBER 2014 | 15:47 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penyusunan struktur dan komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, sebenarnya tidak ada masalah apakah komposisinya ramping atau gemuk.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 17/9).

Namun, yang dipersoalkan adalah terletak pada konsistensi Joko Widodo terhadap apa yang disampaikan selama ini yang mengaku akan membentuk kabinet samping. Sementara konsistensi ini menjadi penting terutama pada masa awal pemerintahan.

"Setidaknya ada dua ketidakkonsistenan. Pertama soal pernyataan kabinet ramping, nyatanya hampir sama dengan kabinet yang disusun SBY. Kedua, pernyataan bahwa yang mengisi kabinet hanya kalangan profesional, nyatanya disediakan 16 kursi untuk jatah parpol," jelas Saleh.

Kalau hanya mengubah nama kementerian, tentu tidak akan banyak membawa perubahan. Bahkan terkesan, pemerintahan baru ini hanya akan melanjutkan program pemerintah yang lalu.

Menurutnya, dengan jumlah 34 pos kementerian dan 16 jatah untuk partai politik menunjukkan besar sekali pertimbangan politisnya. "Koalisi tanpa syarat yang disebutkan sebelumnya bisa diragukan," tegasnya.

Bahkan secara implisit, dia menambahkan, ada pengakuan bahwa pemerintahan SBY berhasil sehingga tidak perlu dirombak.

"Saya melihat susunan kabinet itu tidak jauh berbeda dengan SBY. Selain jumlah kursinya yang sama, kabinet baru ini pun diisi oleh kalangan profesional dan parpol. Untuk itu, kita tunggu saja penjelasan apa yang akan diberikan terkait komposisi kabinet dalam kaitannya dengan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya," imbuh Saleh. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

UPDATE

Badan Intelijen Pertahanan Bisa Dipertimbangkan Hadapi Ancaman Siber

Jumat, 01 November 2024 | 00:02

Pakar Hukum: Kerugian Suap Menyuap Jauh Lebih Besar

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:50

PNM Sukses Sabet Penghargaan Lewat Pemberdayaan Ultra Mikro

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:30

Ridwan Kamil Senang Ditraktir Makan Malam Prabowo

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:19

Ugal-Ugalan dan Tabrak Warga, Sopir Truk Diamuk Massa Di Tangerang Kota

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:00

Erni Aryanti Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Sumut 2024-2029

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:22

Mendag Sebelumnya Juga Impor Gula, Kejagung Jelaskan Kenapa Era Tom Lembong Diusut

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:02

Jadi Tersangka Pembunuh Wanita Dalam Koper, Pengusaha Ini Sudah Sering Dilaporkan

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:39

Giant Sea Wall Penting untuk Perlindungan dan Peningkatan Ekonomi

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:16

AHY Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:02

Selengkapnya