Berita

AS Hikam/net

Politik

Terbukti Pada Masa Orla-Orba, Tafsir Distortif atas Pancasila Tak Bertahan

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 | 10:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon bahwa sila ke-4 Pancasila harus diubah kalau pemilihan kepala daerah tetap digelar secara langsung menunjukkan telah terjadi distorsi atau penyelewengan tafsir terhadap Pancasila serta UUD 1945.

Fadli Zon dan Koalisi Merah Putih (KMP) serta para pendukungnya tentu berhak memperjuangkan mekanisme pilihan kepala daerah lewat DPRD. Tetapi tidak bisa mengatakan bahwa pilihan langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, yang berbunyi: 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'.

"(Karena) Hak yang sama dimiliki mereka yang menginginkan mekanisme pilihan langsung (pilsung). Jika pendukung pilsung itu mengatakan pilihan lewat DPRD tidak Pancasilais, mereka juga salah," tegas cendekiawan yang juga pengamat politik senior AS Hikam (Selasa, 16/9).

Karena baginya, pemilihan langsung atau tidak langsung adalah konstitusional dan sesuai Sila ke-4 Pancasila. Namun persoalannya adalah dari kedua mekanisme tersebut mana yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita reformasi dan praktik demokrasi serta pemajuan demokrasi di negeri ini. "Itu saja," tegasnya.

Dalam perdebatan di Parlemen dan perbincangan di ruang publik boleh-boleh saja berbeda pendapat melalui adu argumentasi yang nalar dan bukti-bukti yang nyata. Namun jika perbincangan telah distortif dan manipulatif melalui retorika yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nalar, maka harus dikritisi dan ditolak.

"Pada akhirnya, rakyat Indonesia yang akan menjadi subyek dan obyek dari pelaksanaan demokrasi. DPR dan DPRD adalah perwakilan rakyat, bukan rakyat itu sendiri. Sejauh para wakil rakyat memang masih mengikuti kehendak rakyat, maka tentu rakyat akan mendukung, Tetapi jika para wakil rakyat di Senayan melakukan manipulasi dan mencederai amanat para pemilihnya, maka mereka akan kehilangan trust dan dukungan rakyat," katanya mengingatkan.

Sejarah Indonesia sudah beberapa kali menunjukkan bukti bahwa ketika para politisi dan wakil rakyat melawan rakyatnya sendiri, maka merekalah yang akan kalah.

"Jadi saya mengingatkan FZ (Fadli Zon) dkk dalam KMP agar tetap berjuang sesuai kaidah-kaidah dan etika yang disepakati oleh rakyat Indonesia. Tafsir-tafsir distortif dan manipulatif terhadap Pancasila tidak akan mempan dan tidak akan bertahan, seperti yang pernah dilakukan oleh rezim Orla dan Orba dahulu," tandasnya. [rus]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

UPDATE

Badan Intelijen Pertahanan Bisa Dipertimbangkan Hadapi Ancaman Siber

Jumat, 01 November 2024 | 00:02

Pakar Hukum: Kerugian Suap Menyuap Jauh Lebih Besar

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:50

PNM Sukses Sabet Penghargaan Lewat Pemberdayaan Ultra Mikro

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:30

Ridwan Kamil Senang Ditraktir Makan Malam Prabowo

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:19

Ugal-Ugalan dan Tabrak Warga, Sopir Truk Diamuk Massa Di Tangerang Kota

Kamis, 31 Oktober 2024 | 23:00

Erni Aryanti Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Sumut 2024-2029

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:22

Mendag Sebelumnya Juga Impor Gula, Kejagung Jelaskan Kenapa Era Tom Lembong Diusut

Kamis, 31 Oktober 2024 | 22:02

Jadi Tersangka Pembunuh Wanita Dalam Koper, Pengusaha Ini Sudah Sering Dilaporkan

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:39

Giant Sea Wall Penting untuk Perlindungan dan Peningkatan Ekonomi

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:16

AHY Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat

Kamis, 31 Oktober 2024 | 21:02

Selengkapnya