. Di beberapa media sosial banyak pihak yang menyindir postur kabinet Jokowi-JK. Bagaimana tidak, kursi menteri tetap 34, dan tidak jadi ramping sebagaimana sempat diwacanakan.
Lebih-lebih lagi, dari 34 itu dibagi dua berdasarkan kategori latarbelakang; 18 profesional non-parpol dan 16 profesional partai. Kehadiran 16 sosok asal partai ini dinilai sementara orang sebagai artikulasi dari bagi-bagi kue kekuasaan.
Namun di luar itu, kalangan politisi dan beberapa aktivis yang selama ini kritis pada kepentingan asing di Republik ini, justru bukan mengkhawatirkan 16 menteri asal partai tersebut. Hal yang membuat mereka gusar dan khawatir justru 18 orang dari profesional itu.
Selama ini, di mata mereka, kaum neolib itu sering menggunakan jubah kaum profesional, akademisi dan para ahli, untuk merangsek masuk dalam setiap jari-jari kekuasaan.
Berbeda dengan politik gincu yang mengutamakan simbolisme dan mengedepankan identitas primordialistik, kaum neolib berjubah preofesional itu menggunakan politik garam nyaris tak terlihat. Ibarat garam, ia menyerap dan larut dalam susana air, tak nampak di mata, namun begitu terasa di lidah.
Hingga kini, politik garam itu diyakini telah dijalankan secara terstuktur dan sistemastis oleh jejaring kelompok Sosialis Kanan (Soska) atau bisa juga disebut, meminjam istilah David Ransom, adalah kelompok Mafia Barkeley. Rata-rata, orang-orang dalam kelompok ini tak tergabung secara formal dalam jalur politik resmi.
Mereka terkesan berdiri masing-masing, namun terus menjalin komunikasi secara intensif. Dalam setiap momentum politik, gerakan mereka selalu terasa, meski susah untuk diraba. Lebih menarik lagi, kelompok ini selalu berada di semua pihak yang berkompetisi, hingga siapapun yang jadi penguasa di negeri ini, ada mereka di baliknya. Bahkan, sering kali mereka akhirnya menjadi pengendali kebijakan pemerintahan.
Memang mereka tak seperti politisi yang bergulat dan bergelut di partai politik. Mereka tak berdarah-darah, bahkan sama sekali tak berkeringat. Biasanya, mereka hadir dan merapat ketika sudah bisa diketahui calon pemenangnya. Tak heran, mereka tidak menjadi perhatian publik, dan dipastikan lolos dari setiap kritik.
Di tengah citra politisi yang hancur dengan berbagai skandal, mereka hadir laksana sosok yang bersih. Publik yang sudah muak dengan sementara politisi pun, akhirnya menyetujui dan memuji mereka untuk duduk di kursi menteri. Politisi yang selama ini profesional, berlatarbelakang akademisi dan punya integritas serta komit pada Konstitusi pun jadi tersudut.
Apalagi di saat yang sama, gagasan dan ide-ide mafia yang liberal, neoliberal dan bahkan ultra-liberal ini, yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, disembunyikan dalam wacana zaken kabinet.
Itulah yang membuat kekhawatiran itu kini mulai merebak, bukan hanya bagi banyak orang, namun bagi orang-orang partai di lingkaran pendukung Jokowi-JK sendiri.
[ysa]
