. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution sudah melakukan kekerasan verbal. Kata-kata Adnan dengan mengatakan bahwa pihak yang mau pilkada lewat DPRD hanya orang-orang bodoh dan terbelakang benar-benar sudah terlalu kasar.
Demikian disampaikan Wasekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa. Lalu Mara pun kembali menegaskan bahwa dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Cirebon pada 2012, ulama NU sudah menilai Pilkada langsung itu lebih banyak madaratnya, dan lebih baik dipilih oleh DPRD saja.
"Bodohkah ulama NU yang melakukan kajian dengan didahuli sholat istikharah dan memutuskan Pilkada melalui DPRD," ungkap Lalu Mara, yang mengecam pernyataan Adnan.
Lalu Mara mengatakan bahwa perbedaan pandangan merupakan dinamika yang harus dibingkai dalam kerangka saling menghormati dan saling menghargai. Sebagaimana ia juga menghargai dan memahami bila memang Pilkada melalui DPRD tersebut menghapus "rezeki" sebagian pengacara karena tidak ada lagi sengketa Pilkada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) lagi.
"Itu faktanya. Dan bagi saya perbedaan pendapat itu biasa, itu dinamika. Dan masing-masing memiliki argumentasi," ungkap Lalu Mara.
Lalu Mara menambahkan, argumentasi dia mendukung pilkada lewat DPRD karena beberapa alasan. Misalnya terkait dengan gaji bupati atau walikota sebesar Rp 5,4 juta per bulan, sementara gaji gubernur sebesar Rp 8,6 juta per bulan. Jumlah gaji ini sangat tidak logis dengan biaya Pilkada yang mencapai hingga puluhan miliar rupiah.
Alasan lain, katanya. terbukti Pilkada langsung juga tidak menekan angka golput. Bahkan di berbagai daerah jutsru angka golput meningkat seiring dengan Pilkada langsung. Sementara di saat yang sama, konflik antar-warga menjadi pemandangan biasa dalam Pilkada langsung, dan ini jelas-jelas mengganggu keutuhan NKRI.
"Yang lebih penting, Pilkada lewat DPRD lah yang sesuai dengan filosofis berbangsa dan bernegara seperti jelas ada dalam Sila ke-4 Pancasila serta UUD 1945 pasal 18 butir 4," demikian Lalu Mara.
[ysa]
