Berita

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Membaca Dominasi JK, Ingkar Janji Jokowi dan Retorika Profesionalitas

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tak banyak hal menggembirakan yang bisa dimaknai dari pernyataan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai postur kabinetnya yang sudah final.

Pakar politik, Muhammad AS Hikam, mempunyai kesimpulan sementaranya. Poin-poin berikut ia cantumkan di halaman facebook pribadinya beberapa saat setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan pers tentang postur kabinet (Senin sore, 15/9).

Kesimpulan sementara pertama dari pakar politik jebolan University of Hawaii ini adalah pengaruh Jusuf Kalla (JK) dalam merancang postur tersebut, yang kelihatannya sangat besar, sementara pengaruh Jokowi tampaknya tidak banyak terhadap Tim Transisi Jokowi-JK.


Kedua, postur kabinet tidak sesuai dengan janji Jokowi, yakni perampingan, karena tetap gemuk dengan jumlah 34 Kementerian dengan 3 Menteri Koordinator.

Ketiga, pembedaan antara menteri-menteri yang "profesional" dengan yang "profesional dari partai", terkesan hanya retorika saja. Artinya, menteri yang berasal dari politisi, bahkan pengurus parpol, akan tetap ada seperti sebelumnya.

Keempat, kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya, dan atau yang di-merger (digabung) masih terlalu pagi untuk dinilai karena masih dalam proses.

Dan kelima, yang agak menggembirakan menurutnya, hanya penghapusan posisi Wakil Menteri (Wamen), kecuali di Kementerian Luar Negeri, karena memang tidak ada kejelasan apa tugas dan fungsi mereka selama ini.

Senin sore, di Kantor Transisi, kawasan Menteng, Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet dengan memastikan ada 34 kementerian yang mengisi kabinetnya, dengan rincian 18 posisi menteri bagi profesional dan 16 lainnya bagi profesional partai.

Jumlah kementerian ini sama persis dengan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat ini, atau bisa dijuluki "Kabinet SBY Banget".

"Menko (menteri koordinator) tetap tiga, dan wamen (wakil menteri) sementara ini menurut penilaian kita masih diperlukan di kementerian luar negeri," kata Jokowi yang juga didampingi tim transisi. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya