Berita

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Membaca Dominasi JK, Ingkar Janji Jokowi dan Retorika Profesionalitas

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tak banyak hal menggembirakan yang bisa dimaknai dari pernyataan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai postur kabinetnya yang sudah final.

Pakar politik, Muhammad AS Hikam, mempunyai kesimpulan sementaranya. Poin-poin berikut ia cantumkan di halaman facebook pribadinya beberapa saat setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan pers tentang postur kabinet (Senin sore, 15/9).

Kesimpulan sementara pertama dari pakar politik jebolan University of Hawaii ini adalah pengaruh Jusuf Kalla (JK) dalam merancang postur tersebut, yang kelihatannya sangat besar, sementara pengaruh Jokowi tampaknya tidak banyak terhadap Tim Transisi Jokowi-JK.


Kedua, postur kabinet tidak sesuai dengan janji Jokowi, yakni perampingan, karena tetap gemuk dengan jumlah 34 Kementerian dengan 3 Menteri Koordinator.

Ketiga, pembedaan antara menteri-menteri yang "profesional" dengan yang "profesional dari partai", terkesan hanya retorika saja. Artinya, menteri yang berasal dari politisi, bahkan pengurus parpol, akan tetap ada seperti sebelumnya.

Keempat, kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya, dan atau yang di-merger (digabung) masih terlalu pagi untuk dinilai karena masih dalam proses.

Dan kelima, yang agak menggembirakan menurutnya, hanya penghapusan posisi Wakil Menteri (Wamen), kecuali di Kementerian Luar Negeri, karena memang tidak ada kejelasan apa tugas dan fungsi mereka selama ini.

Senin sore, di Kantor Transisi, kawasan Menteng, Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet dengan memastikan ada 34 kementerian yang mengisi kabinetnya, dengan rincian 18 posisi menteri bagi profesional dan 16 lainnya bagi profesional partai.

Jumlah kementerian ini sama persis dengan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat ini, atau bisa dijuluki "Kabinet SBY Banget".

"Menko (menteri koordinator) tetap tiga, dan wamen (wakil menteri) sementara ini menurut penilaian kita masih diperlukan di kementerian luar negeri," kata Jokowi yang juga didampingi tim transisi. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya