Berita

andi arief/net

Alasan Pilkada Langsung Konsisten dengan Revolusi Diam-diam SBY

SENIN, 15 SEPTEMBER 2014 | 15:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Semua media, hari ini (Senin, 15/9), memuat dua alasan mengapa cenderung mempertahankan pilkada langsung kepala daerah.

Pertama, kata Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief, selain karena rakyat sudah terbiasa, juga karena itu buah reformasi. Kedua, ada benang merah antara pemilihan kepala daerah langsung dengan sistem Presidensial.

Sikap ini, kata Andi dalam keterangan beberapa saat lalu, konsisten seperti yang pernah dinyatakan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2010. Andi Arief pun mengutip kembali pidato SBY itu, sebagaimana disebutkan di bawah ini.


"Dalam sepuluh tahun pertama reformasi itu, kita telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi. Kita telah membongkar dan membangun, kita telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Kita telah melakukan tiga pemilu yang jujur dan adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kini terjamin. Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan.

Dalam periode itu, kita juga telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Kita juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia. Kini, seluruh gubernur, bupati, walikota di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. Hasilnya, peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental. Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal. Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat.

Yang menakjubkan, proses politik yang sangat rumit ini berlangsung dalam waktu relatif singkat, dan tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang serius, kecuali pada periode awalnya. Tanpa kita sadari, proses ini telah mengubah secara mendasar praktik demokrasi di negeri ini. Kini, Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Tidak mengejutkan bila ada yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya adalah revolusi diam-diam, atau "the quiet revolution."
[ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Produk Impor Masuk Indonesia Wajib Sehat dan Halal

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:14

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Jemaah Haji Aceh Bisa Akses Ruang VIP Bandara

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:28

Ashari Menghilang, Belum Ditangkap Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:16

Ambulans Angkut Jenazah Hantam Truk, Dua Orang Tewas

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:00

BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pakan Impor Berunsur Porcine

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:33

Purbaya Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:24

Rumah di Grogol Petamburan Dilalap Api

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:01

Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini Digagalkan

Senin, 04 Mei 2026 | 23:35

Tiga Jam Operasional KRL Rangkasbitung Lumpuh

Senin, 04 Mei 2026 | 23:20

Selengkapnya