Berita

. taufik/net

Politik

Gerindra: Tepat Tantang Ahok Ubah Tradisi Walikota Ditunjuk Gubernur

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2014 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama ditantang merubah tradisi rekrutmen walikota/bupati di Jakarta. Partai Gerindra setuju jika tantangan tersebut menjadi tolok ukur sejauh mana Ahok konsisten dengan sikapnya menolak RUU Pilkada.

"Sebagai uji konsistensi, pas-pas saja Ahok ditantang demikian. Kita lihat apakah Ahok menghendaki bupati/walikota di Jakarta dipilih," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 14/9).

Menurut dia, Ahok harus merubah kebiasaan perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih oleh rakyat sebagai konsekuensi atas sikapnya menolak Pilkada oleh DPRD.


Dia juga setuju bila dikatakan untuk mengukur konsistensi menolak RUU Pilkada, Ahok perlu segera mengusulkan perubahan Pasal 19 UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI yang menjadi rujukan mekanisme penunjukkan Bupati Kepulauan Seribu dan lima walikota di Jakarta oleh Gubernur.

"Kalau mengikuti alur logika Ahok menolak Pilkada oleh DPRD, memang bupati/walikota di Jakarta harus dipilih melalui mekanisme pemilihan, bukan hasil penunjukkan oleh Gubernur," paparnya.

Tantangan agar Ahok merubah tradisi perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat pertama kali disampaikan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik. Bagi dia, tantangan ini menjadi pembuktian atas konsistensi sikap Ahok yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui pilkada langsung,  bukan menunjukkannya dengan sekedar keluar dari Partai Gerindra.

"Kalau Ahok sukses merubah mekanisme penujukan walikota dan bupati di Jakarta oleh Gubernur, maka sangat tidak pantas publik meragukan konsistensi Ahok, dan mundurnya Ahok dari Gerindra tidak bisa dianggap untuk pencitraan semata. Ahok benar-benar konsisten bahwa pemimpin harus dipilih oleh rakyat," demikian Sgy, sapaan Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka Online, sore tadi.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya