Berita

bendera korea utara/net

Dunia

Bantah Isu Negatif, Korut Luncurkan Laporan HAM

SABTU, 13 SEPTEMBER 2014 | 14:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Demi menyanggah kritik soal masalah hak asasi manusia, Korea Utara merilis penilaiannya sendiri soal kebijakan negara untuk menjamin hak-hak rakyat alami rakyatnya pada Sabtu (13/9).

Seperti dilansir media setempat yang dikutip Korea Times, laporan yang ditulis oleh Asosiasi bagi Studi Hak Asasi Manusia itu disebut berupakan cerminan karkteristik sistem sosialis serta kebijakan HAM yang dijalankan oleh Korea Utara.

Laporan yang berisi lima bab itu berisi penjelasan soal institusi domestik, organisasi non-pemerintah, institusi akademik, dan sejumlah pakar dalam berbagai bidang yang menangani masalah HAM. Dalam laporan itu juga dipaparkan soal landasan kerangka HAM, sejarah perkembangannya, dan hambatan uatam serta prospek masa depan dalam penangan masalah HAM Korea Utara.


Dalam berita soal laporan itu dikatakan bahwa publik perlu tahu dengan tepat soal upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan memajukan HAM serta untuk menghapus kesalahpahaman persepsi soal masalah HAM di negara tersebut.

Korea Utara diketahui kerap kali menjadi sorotan internasioal terkait sejumlah masalah HAM yang digaungkan baik oleh PBB maupun negara-negara Barat terutama Amerika Serikat.

Persepsi yang dibangun negara-negara Barat soal masalah HAM Korea utara, kata laporan itu, merupakan upaya untuk menodai citra dan menurunkan sistem serta ideologi sosial.

"Kami akan terus mengerahkan upaya yang terbaik untuk menggagalkan kampanye hak asasi manusia Korea anti-Utara dari kekuatan musuh dan memenuhi semua tantangan mereka, meningkatkan pembangunan ekonomi yang damai, terus meningkatkan taraf hidup rakyat dan dengan demikian memberikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak mereka," kata media setempat, KCA. [mel]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya