Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim, Rokhmin Dahuri, mengatakan, saat ini ada opsi membentuk Kementerian Koordinator Maritim untuk memperkuat visi-misi capres-cawapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Opsi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah pelik di bidang maritim mulai dari transportasi hingga pangan.
"Saat ini memang ada opsi memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menko (Menteri Koordinator). Tapi jangan tambah Menko. Jadi Menko Perekonomian plus Maritim," kata Rokhmin dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Kelautan Unhas-Forum Maritim Hebat bertajuk "Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (12/9).
Menurut mantan terpidana kasus korupsi pungutan dana di Departemen Kelautan dan Perikanan itu, opsi pembentukan Kementerian Kordinator Maritim saat ini sedang dibahas bersama Tim Transisi. Tujuannya, selain memperkuat visi-misi Jokowi-JK di bidang maritim, juga inginkan perampingan di kabinet Jokowi-JK.
"Cuma opsi pertama itu KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) diperkuat dengan tupoksi baru. Jadi biotekbologi, pengelolaan migas di kelautan masuk KKP. Jadi direktorat ruang dan pesisir satu direktorat saja menjadi direktorat kawasan terpadu. Yang lain ada industri kelautan terbarukan. Kita ingin perampingan, bukan di kementerian tapi di direktorat," sambung Rokhmin.
Rokhmin membeberkan, saat ini Jokowi-JK menjadikan maritim sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Terlebih Jokowi melihat banyak masalah kenegaraan timbul khusus di sektor ini mulai dari kemiskinan, infrastruktur hingga transportasi.
"Jadi jangan kayak macan ompong seperti sekarang," tambah dia yang pernah jadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menurut dia, saat ini banyak di problem di kelautan karena sumberdaya manusia yang kurang unggul. Kecelakaan kapal laut, kemudian 640 ribu kapal yang mayoritas kurang modern dan kurang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan perkuatan kelembagaan akan menyelesaikan masalah kelautan saat ini.
"(Menteri) Kelautan, Insya Allah profesional dan ahli. Kalau diserahkan bukan ahlinya tunggu kehancurannya," kata mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
[ald]
