KAMMI: Mengembalikan Pilkada ke DPRD Mencegah Kematian Demokrasi Pancasila

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan dukungan kepada DPR untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD.

Ketua Umum KAMMI, Andriyana, dalam siaran pers hari ini (12/9) mengatakan, hak Pemilihan Kepala Daerah yang dikembalikan kepada DPRD akan menyelamatkan masa depan Demokrasi Pancasila.

Menurut Andriyana, Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila sebagaimana amanat Pancasila Sila Keempat. Yaitu, demokrasi yang melalui "Sistem Permusyawaratan Perwakilan" dan bertujuan menjaga keutuhan NKRI dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Bukan demokrasi liberal yang sarat transaksi uang dan kekuasaan yang berujung pada penjajahan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh kepentingan asing melalui kekuatan modal dan media massa.

"Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah solusi mencegah demokrasi liberal yang mengancam ideologi Pancasila dan kepentingan nasional bangsa Indonesia," tegas Andri.

Andriyana menambahkan tiga alasan mengapa Pilkada harus dikembalikan ke DPRD demi menyelamatkan Demokrasi Pancasila di Indonesia. Alasan pertama, mengembalikan implementasi Demokrasi Pancasila pada tempat yang sesuai dengan Pancasila Sila Keempat. Demokrasi Pancasila mengedepankan Permusyawaratan Perwakilan. DPRD adalah representasi suara rakyat, sehingga Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD merupakan representasi suara Rakyat.

Kedua, Pilkada langsung adalah demokrasli liberal yang menjadi pintu masuk bagi kepentingan asing yang mengancam ideologi Pancasila, keutuhan NKRI dan kepentingan nasional.

"Kepentingan asing dan 'aseng' yang menguasai modal telah menguasai dan menghegemoni pula Pilkada dengan kekuatan media massa, politik uang, dan lembaga survei abal-abal mereka," tegasnya.

Menurutnya, semakin banyak kepala daerah terpilh karena telah menghabiskan modal besar yang diperoleh dari para cukong dan pengusaha hitam. Dia memandanganya sebagai lonceng kematian bagi Demokrasi Pancasila karena loyalitas para kepala daerah milik cukong dan pengusaha hitam. Sedangkan alasan ketiga, lanjut Andriyana, Pilkada lewat DPRD mengembalikan nalar sehat rakyat Indonesia yang kini terjangkit virus pragmatisme akibat transaksi jual beli suara massif di Pilkada.

"Kita patut cemas dan sedih melihat banyaknya broker suara dan tidak sedikit rakyat yang memperjualbelikan suara mereka. Ini akibat Pilkada yang bertabur uang. Para pendiri bangsa tentu sangat sedih bila melihat praktik jual beli suara yang sangat masif," imbuh Andriyana. [ald]