Pilkada oleh DPRD Bentuk Oligopoli dan Kartel Politik

Hakekat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat adalah esensi demokrasi paling hakiki. Dalam demokrasi, obyek-subyeknya adalah rakyat. Principal-agent-nya juga rakyat.

Oleh karena itu, Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah on the track dan menjadi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid, menanggapi polemik RUU Pilkada yang berisi mengembalikan proses pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen.

Menurut dia, Pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktek oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elit yang bernama DPRD dan pimpinan partai. Pilkada tidak langsung juga merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elit terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat.

"Lagi-lagi rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elit. Seharusnya, justru rakyat diajak partisipasi dalam proses politik. Selama ini dipilih langsung rakyat saja banyak yang abai dan korup, apalagi kalau dipilih DPRD. Pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan," paparnya yakin.

Memang, diakui dia, dalam prakteknya Pilkada langsung mempunyai efek yang kurang baik, seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga. Namun sejalan dengan waktu, perlu ada upaya perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana Pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat. Bukan malah menggantinya dengan cara yang berlaku saat era Orde Baru.

"Tapi bagaimanapun juga plus-minusnya, dalam proses pertumbuhan demokrasi, Pilkada langsung tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat utk mempunyai beragam pilihan. Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja yang dihapus, kalau alasannya efisien," pungkasnya.[dem]