Berita

net

Politik

PPP Sumsel: Usul Mempercepat Muktamar Baru Keinginan Perorangan

RABU, 10 SEPTEMBER 2014 | 15:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan tidak sepakat dengan usulan sebagian elite yang mendorong Muktamar partai dipercepat jadi tahun ini. DPW PPP Sumsel menganggap desakan itu hanya berasal dari personal-personal kader, bukan suara organisasi partai.

"Ada yang meminta Muktamar dipercepat, itu hanya keinginan perseorangan yang disampaikan melalui media massa, bukan sikap DPP PPP," ujar Ketua DPW PPP Sumsel, Ibnu Hajar Dewantara, kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Rabu (10/9).

DPW PPP Sumsel, lanjutnya, hanya mematuhi tiga rambu terkait penyelanggaraan Muktamar. Rambu yang pertama adalah harus sesuai dengan sikap DPP PPP, bukan personalia kader atau perseorangan.


Kedua, jika ada perbedaaan waktu dengan ketetapan Anggaran Dasar (AD), maka perbedaan pendapat itu harus dibawa ke DPP untuk diputuskan melalui Rapimnas. Rambu ketiga, lanjut Ibnu, setelah Rapimnas membuahkan hasil maka DPP membentuk panitia Muktamar dan materi Muktamar.

"Nah, tahapan ini belum dilalui. Kemarin ada rapat dewan pimpinan pusat yang mengkaji manfaat dan mudarat Muktamar dipercepat. Bagi DPW PPP Sumsel, jika ketiga mekanimse itu  sudah ditempuh, maka PPP Sumsel akan ikut pada barisan itu," tambah Ibu.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Lunggana, menegaskan, AD/ART atau konstitusi partai menyebutkan bahwa muktamar baru bisa digelar setahun setelah Pemilihan Presiden (Pilpres). [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya