Fadli Zon: Pilkada Langsung Bikin Politisi Jadi Kutu Loncat!

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon kembali menekankan, mekanisme pemilihan kepala daerah yang diwacanakan dalam RUU Pilkada tak melanggar konstitusi.

"Justru sesuai cita-cita founding fathers yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan', dan sesuai UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis," tegasnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Fadli pun mengulas, sejarah Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Selama sembilan tahun pelaksanaannya terbukti membuat politisi menjadi kutu loncat, memanfaatkan parpol sebagai tunggangan sesaat dan berkongsi dengan para bandar dan mafia. Akibatnya, lanjut dia, ketika terpilih tak pernah memperhatikan rakyat, pembangunan daerah terbengkalai, konflik sosial pasca Piikada terjadi hampir disemua lapisan masyarakat.

Belum lagi ditambah korban jiwa akibat kerusuhan dan waktu yang habis terbuang hanya untuk proses politik yang tak sehat. Sehingga, tak mengherankan dari 545 Pilkada, sebanyak 330-332 kepala daerah terpilih terjerat korupsi.

"Demokrasi kita menjadi kriminal," tegasnya.

Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, menurut Fadli, bisa meminimalisir konflik sosial. Kepala daerah terpilih (eksekutif) bisa langsung fokus bekerja membangun daerah bersinergi dengan DPRD (legislatif). Sementara, yudikatif dan civil society bertugas mengawasi.

"Pilkada melalui DPRD juga memperkuat parpol sebagai pilar demokrasi. Parpol dituntut memilih kepala daerah terbaik," tambahnya.

Parpol juga ikut bertanggung jawab atas kinerja kepala daerah yang dipilihnya. Selain itu, menurutnya, kualitas kepala daerah yang dipilih juga semakin baik sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan besar terhadap parpol bersangkutan.

"Jika tidak, rakyat akan menghukumnya dalam Pemilu yang akan datang," tukas anggota DPR terpilih periode 2014-2019 ini.[wid]