Berita

Politik

Pilkada Langsung Dihapus Karena Korupsi Anggaran Makin Sedikit?

RABU, 10 SEPTEMBER 2014 | 03:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen merupakan kemunduran demokrasi. Dalam konteks saat ini, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat sekaligus pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat.

"Penghapusan pilkada langsung merupakan upaya elit parpol untuk menguasai kepala daerah. Sebab nanti kepala daerah akan didominasi oleh elit parpol," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, dalam pesan elektroniknya yang diterima redaksi (Rabu, 10/9).

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, katanya, menutup peluang orang-orang baik yang disukai rakyat menjadi pemimpin mereka. Sebab semuanya akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD.


Selain itu, katanya, mekanisme pemilihan oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang. Sebab besar kemungkinan siapa yang akan terpilih akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa dia berikan kepada para anggota DPRD yang ada.

"Praktek seperti ini sudah jamak terjadi sejak dahulu, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Karena itu, maka kalau pilkada langsung dihapus, maka korupsi akan makin marak lagi di daerah," paparnya.

Menurut dia, efisiensi tidak bisa dijadikan alasan Pilkada langsung dihilangkan. Karena justru pemilihan di DPRD akan membuat pemerintah makin tak efisien. Persoalan efisien berkaitan dengan kinerja pemerintah, dan karenanya Jerry sangsi kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat.

"Sebab dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah," paparnya.

Alasan pilkada langsung boros, menurut dia, juga tidak beralasan. Sebab selama ini kita mampu membiayainya.

"Bagi saya lebih baik anggaran itu digunakan untuk memfasilitasi rakyat memilih pemimpin yang baik bagi mereka, daripada dikorupsi oleh para pejabat. Saya pikir jangan-jangan banyak pejabat dan elit parpol yang ingin pilkada langsung dihapus karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit," demikian Jeirry.[dem]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya