Berita

tb hasanuddin/net

Politik

TB Hasanuddin: Jangan Ada Kesan Tim Transisi Tidak Terkendali

SENIN, 08 SEPTEMBER 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tim Transisi Jokowi-JK sebaiknya mengikuti saja apa yang sudah disepakati oleh Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait koordinasi antara tim transisi dengan pemerintahan yang masih berlaku saat ini.

Hal itu disampaikan petinggi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, saat diwawancara Rakyat Merdeka Online (Senin, 8/9), menanggapi teguran Presiden SBY dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang adanya anggota Tim Transisi yang "terlalu gesit". Tanpa izin dan koordinasi, mereka berusaha bertemu dengan sejumlah menteri dan Dirut BUMN.

"Setahu saya, itu harus lewat koordinasi ketat. Tapi banyak juga yang berlaku seolah tim transisi. Lalu mencari data ke sana ke mari," kata TB Hasanuddin yang pada Pilpres lalu menjabat Anggota Tim Pemenangan Khusus Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Mantan Sekretaris Militer Presiden ini menyarankan anggota tim transisi mematuhi hasil pembicaraan Jokowi-SBY yang intinya mengizinkan koordinasi namun harus melalui arahan para menteri koordinator.

"Ini supaya berjalan baik, supaya tidak ada kesan tim transisi tidak terkendali. Jangan ada kesan niat baik ini seolah ngebet, nafsu, terlalu bersemangat berkuasa. Saya kasihan sama Pak Jokowi dan Pak JK yang disalahkan," ujar TB Hasanuddin.

Mengenai siapa anggota Tim Transisi yang bersikap tanpa koordinasi itu, TB Hasanuddin mengaku tak mau menuding. Namun, ia sendiri mendengar langsung keluhan dari kalangan Istana Presiden tentang anggota Tim Transisi yang nyelonong masuk ke Dirjen-Dirjen Kementerian.

Presiden SBY menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-JK karena masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi, menurut SBY, tidak berarti membuat ada dua pemerintahan yang berlaku di masa peralihan kepemimpinan. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya