Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia memandang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung punya banyak kekurangan, walau tak bisa disangkal juga punya beberapa nilai positif.
Karena itu, wacana menghapus Pilkada langsung lewat RUU Pilkada tidak boleh sewenang-wenang mendapat tudingan pelecehan atas kedaulatan rakyat.
Wakil Sekjen KIPP Indonesia, Girindra Sandino, menyebutkan beberapa nilai positif pilkada langsung. Pertama, rakyat dapat belajar berdemokrasi dan berpartisipasi aktif atau mengorganisir diri dalam politik. Kedua, pilkada langsung jelas membuat demokratisasi di tingkat lokal berjalan. Demikian juga konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi semakin mapan. Ketiga, Pilkada langsung dapat menjaring putra-putra daerah terbaik yang bisa juga menjadi pemimpin alternatif nasional ketika republik mengalami krisis tokoh. Keempat, Pilkada langsung secara sadar maupun tidak memberi pembelajaran politik berarti kepada masyarakat dan memangkas oligarki dalam partai.
Namun, ironisnya, hasil Pilkada langsung tidak selalu seperti yang diharapkan. Pertama, praktik pilkada selama ini sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat semakin kabur, terkontaminasi oleh realitas politik hasil perubahan sistem politik reformasi. Banyak hasil pilkada tidak ditentukan oleh pilihan rakyat di bilik-bilik suara, akan tetapi dinegasikan oleh lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi).
Kedua, besarnya biaya yang dikeluarkan pasangan calon membuat kekalahan diartikan sebagai kerugian finansial. Ini yang disebut High Cost Democracy, membuat para raja kecil yang mayoritas memenangkan Pilkada menjadi perampok alias korup. Dia sebutkan ada 327 kepala daerah hasil Pilkada langsung terjerat kasus hukum yang kebanyakan kasus korupsi.
Ketiga, seringkali Pilkada langsung mirip pertarungan dan pertaruhan prestise tokoh dan kelompoknya, sehingga kekalahan dinilai sebagai destruksi terhadap harga diri tokoh dan pendukungnya. Sehingga tidak jarang memicu konflik horisontal.
Ketiga, pasangan calon yang diusung kebanyakan lebih ke "koalisi pragmatik" parpol, bukan "koalisi ideologis." Keempat, Pilkada langsung dijadikan lahan mencari nafkah oleh calo-calo politik, bahkan LSM, Ormas atau lembaga-lembaga survei partisan ikut andil dalam "nanggok duit pilkada".
Kelima, jelas politik uang yang merajalela di Pilkada membutakan masyarakat dalam memaknai demokrasi. Rakyat terus terjerumus dalam kalkulasi politik pragmatis.
"Pengamatan kami, banyak bandar Pilkada yang mendukung pasangan calon, seperti para pengusaha yang mempunyai kepentingan korporasi. Mereka tidak sedikit menyumbang dana dengan harapan imbalan, entah berupa izin usaha atau lainnya," ujar Girindra, (Senin, 8/9).
Dia tidak setuju dengan anggapan menghilangkan Pilkada langsung sama saja melecehkan kedaulatan rakyat. Secara jujur dia tegaskan bahwa Pilkada langsung tidak serta merta membawa kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan yang rakyat inginkan adalah hidup layak, nyaman dan aman, sejahtera, banyak lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan murah terjamin kualitasnya.
[ald]
