Berita

tim transisi/net

Politik

Dikritik, Tim Transisi Sibuk Urus Postur Kabinet Tapi Lupakan Isu Sektoralisme

SENIN, 08 SEPTEMBER 2014 | 13:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Strategi multisektor tidak akan berhasil bila pola kerja para penyelenggara pemerintah masih sektoral

Demikian dikatakan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, terkait dengan penyusunan model kelembagaan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019.

Menurut dia, sampai saat ini kerja Tim Transisi Jokowi-JK lebih tampak mengurus alternatif postur dan program kabinet mendatang. Pola komunikasi dan informasi Tim Transisi pun dinilai masih minim akan partisipasi publik sehingga rawan untuk dispekulasi. Semua perhatian tertuju pada opsi-opsi postur kabinet Jokowi-JK.


"Saya melihat, kerja Tim Transisi hanya sibuk pada sekian opsi tentang postur kabinet Jokowi-JK. Itu memang penting, namun bagaimana menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian itu nantinya juga tidak kalah penting. Semenjak pemerintahan Indonesia ada, sektoralisme seperti ini tidak bisa hilang," kata Hadna dalam rilis yang dikirim Media Center PSKK UGM.

Lanjutnya, jika Jokowi hendak mewujudkan "revolusi mental" yang pernah dikampanyekannya, maka upaya menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian adalah salah satu yang bisa dia intervensi.

Untuk mengupayakan strategi multisektor, pemerintah bisa membangun model matriks. Hadna menambahkan, di dalam model ini kabinet disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang diturunkan dari enam isu utama, yang terdiri dari isu sumber daya manusia (kualitas, kuantitas, pergerakan atau mobilitas), isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, isu infrastruktur, isu pangan dan energi, isu daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM.

Menurut dia, dimensi tersebut akan menjelaskan dengan detail mandat (kebijakan dan strategi) yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian.

"Di sini tiap kementerian sangat mungkin bersinggungan satu sama lain, berkomunikasi, dan berkoordinasi memenuhi mandat sehingga meminimalisir sikap-sikap sektoralisme," tandasnya. [ald] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya