Berita

tim transisi/net

Politik

Dikritik, Tim Transisi Sibuk Urus Postur Kabinet Tapi Lupakan Isu Sektoralisme

SENIN, 08 SEPTEMBER 2014 | 13:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Strategi multisektor tidak akan berhasil bila pola kerja para penyelenggara pemerintah masih sektoral

Demikian dikatakan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, terkait dengan penyusunan model kelembagaan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019.

Menurut dia, sampai saat ini kerja Tim Transisi Jokowi-JK lebih tampak mengurus alternatif postur dan program kabinet mendatang. Pola komunikasi dan informasi Tim Transisi pun dinilai masih minim akan partisipasi publik sehingga rawan untuk dispekulasi. Semua perhatian tertuju pada opsi-opsi postur kabinet Jokowi-JK.


"Saya melihat, kerja Tim Transisi hanya sibuk pada sekian opsi tentang postur kabinet Jokowi-JK. Itu memang penting, namun bagaimana menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian itu nantinya juga tidak kalah penting. Semenjak pemerintahan Indonesia ada, sektoralisme seperti ini tidak bisa hilang," kata Hadna dalam rilis yang dikirim Media Center PSKK UGM.

Lanjutnya, jika Jokowi hendak mewujudkan "revolusi mental" yang pernah dikampanyekannya, maka upaya menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian adalah salah satu yang bisa dia intervensi.

Untuk mengupayakan strategi multisektor, pemerintah bisa membangun model matriks. Hadna menambahkan, di dalam model ini kabinet disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang diturunkan dari enam isu utama, yang terdiri dari isu sumber daya manusia (kualitas, kuantitas, pergerakan atau mobilitas), isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, isu infrastruktur, isu pangan dan energi, isu daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM.

Menurut dia, dimensi tersebut akan menjelaskan dengan detail mandat (kebijakan dan strategi) yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian.

"Di sini tiap kementerian sangat mungkin bersinggungan satu sama lain, berkomunikasi, dan berkoordinasi memenuhi mandat sehingga meminimalisir sikap-sikap sektoralisme," tandasnya. [ald] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya