Berita

tim transisi/net

Politik

Dikritik, Tim Transisi Sibuk Urus Postur Kabinet Tapi Lupakan Isu Sektoralisme

SENIN, 08 SEPTEMBER 2014 | 13:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Strategi multisektor tidak akan berhasil bila pola kerja para penyelenggara pemerintah masih sektoral

Demikian dikatakan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, terkait dengan penyusunan model kelembagaan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019.

Menurut dia, sampai saat ini kerja Tim Transisi Jokowi-JK lebih tampak mengurus alternatif postur dan program kabinet mendatang. Pola komunikasi dan informasi Tim Transisi pun dinilai masih minim akan partisipasi publik sehingga rawan untuk dispekulasi. Semua perhatian tertuju pada opsi-opsi postur kabinet Jokowi-JK.


"Saya melihat, kerja Tim Transisi hanya sibuk pada sekian opsi tentang postur kabinet Jokowi-JK. Itu memang penting, namun bagaimana menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian itu nantinya juga tidak kalah penting. Semenjak pemerintahan Indonesia ada, sektoralisme seperti ini tidak bisa hilang," kata Hadna dalam rilis yang dikirim Media Center PSKK UGM.

Lanjutnya, jika Jokowi hendak mewujudkan "revolusi mental" yang pernah dikampanyekannya, maka upaya menghapus sikap dan cara pandang sektoral di antara kementerian adalah salah satu yang bisa dia intervensi.

Untuk mengupayakan strategi multisektor, pemerintah bisa membangun model matriks. Hadna menambahkan, di dalam model ini kabinet disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang diturunkan dari enam isu utama, yang terdiri dari isu sumber daya manusia (kualitas, kuantitas, pergerakan atau mobilitas), isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, isu infrastruktur, isu pangan dan energi, isu daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM.

Menurut dia, dimensi tersebut akan menjelaskan dengan detail mandat (kebijakan dan strategi) yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian.

"Di sini tiap kementerian sangat mungkin bersinggungan satu sama lain, berkomunikasi, dan berkoordinasi memenuhi mandat sehingga meminimalisir sikap-sikap sektoralisme," tandasnya. [ald] 

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya