Peranan strategis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas harus terus diperkuat.
Untuk memenuhi harapan daerah yang besar tersebut, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan, dibutuhkan kepemimpinan DPD yang memiliki integritas, kapabelitas dan berpengalaman serta memiliki jaringan politik yang luas dan mampu komunikasi dengan elit pemerintah pusat-daerah, DPR dan partai politik.
Menurut dia, anggota DPD terpilih daerah Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang dinilai menjadi sosok yang tepat untuk memimpin DPD periode 2014-2019.
"Sederetan pengalaman panjang dan perjuangan membela kepentingan daerah yang dilakukannya telah diketahui masyarakat dan kepemimpinannya menjadi 'energi besar' bagi DPD RI untuk menjalankan tugas dan fungsi," kata Sofyano dalam keterangan (Minggu, 7/9).
Menurut dia, pengalaman Oesman Sapta terbilang lengkap dari sisi politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Oesman Sapta pernah menjabat Wakil Ketua MPR dari Fraksi Utusan Daerah.
Dia juga pernah menjadi Ketua Partai Persatuan Daerah (PPD) dan merupakan salah satu tokoh di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Puskepi mencatat, permasalahan mendasar di daerah hingga kini adalah keterbatasan infrastruktur di daerah yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah mulai dari pengembangan ekonomi lokal, pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM), investasi, dan masalah lainnya.
"DPD berperan penting mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah seluruh Indonesia," katanya.
Selain itu, dia menilai, program pembangunan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) perlu dievaluasi kembali sehingga ke depan dapat lebih dimaksimalkan untuk kemajuan daerah.
Selain itu, dia mengatakan, langkah pemerintah SBY dalam mendukung pembangunan daerah perlu dihargai. Dalam APBN 2015 pemerintah telah memasukan dan desa. Dana alokasi transfer ke daerah juga direncanakan mencapai Rp 640 triliun.
"DPD perlu mendorong agar dana desa ini benar-benar bisa terealisasi dan bermanfaat untuk dapat memperbaiki desa," tandasnya.
[dem]
