Nama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang, melambung sebagai salah satu calon Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah unggul dalam poling situs kabinetrakyat.org.
Ada kisah menarik di balik nama Poltak. Ia pernah berhadapan dengan perusahaan pertambangan multinasional yang mendunia, Rio Tinto.
Rio Tinto mulai menambang di Indonesia sejak tahun 1967 saat rezim Orde Baru mengesahkan undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia, akhirnya pada tahun 2009 menyerahkan sebagian lahannya (total 50.000 Ha) kepada perusahaan Swasta Nasional di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Pengambilalihan lahan Kontrak Karya itu tidak terjadi karena kebaikan hati Rio Tinto tapi setelah melalui proses yang cukup panjang dan keras baik secara negosiasi maupun melalui proses hukum, dan kerjasama pihak swasta bergandengan tangan dengan pemerintah setempat.
Ini merupakan kemenangan pertama yang didapatkan oleh Bumi Putera melawan Kontrak Karya yang selama ini dikenal memiliki jaringan lobby yang didukung dengan finansial yang sangat kuat. Kemenangan perusahaan swasta nasional melawan Rio Tinto ini tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Poltak Sitanggang baik saat melakukan lobby maupun saat berperkara di pengadilan dengan memilih pengacara-pengacara muda dari wilayah Sulawesi sebagai ujung tombak beracara melawan Kontrak Karya asing.
Sebagai seorang penganut Kristiani, Poltak dengan kewenangannya sebagai pemimpin perusahaan, ia justru memilih bekerjasama dengan jamaah Al-Khairaat dan membangun masjid di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah di atas lahan seluas 2 ha dengan bangunan masjid seluas 500 m2,
Poltak berharap suatu saat kekayaan alam indonesia baik minyak, maupun hasil tambang lainnya bisa benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat.
Dalam sebuah kesempatan diskusi Poltak, pernah menyampaikan potensi pendapatan negara yang bisa didapatkan dalam waktu dekat sebanyak 421 triliun rupiah yang didapat dari tujuh sumber yaitu Konvensi BBM ke Gas sebanyak Rp 60 triliun, Konversi BBM ke Energi Terbarukan sebanyak Rp 40 triliun, Listrik sebanyak Rp 40 triliun, Markup Mafia sebanyak Rp 11 triliun, Efisiensi sistem transportasi Rp 20 triliun, Kontrak Karya plus PK2B sebanyak Rp 200 triliun, Kontrak bagi hasil migas Rp 150 triliun.
Tekait dengan menambah potensi pendapatan negara tersebut, Poltak bersama dengan pengusaha nasional lainnya saat ini tengah membangun kawasan industri logam terpadu di Indonesia Timur yang luasnya diharapkan bisa mencapai 24.000 ha.
Dalam rilisnya, mengatakan menjadi menteri bukanlah ambisi dirinya. Makanya dia kaget ketika dimunculkan sebagai salah satu kandidat Menteri ESDM di kabinet Jokowi-JK walau ia dekat dengan petinggi-petinggi PDI Perjuangan, termasuk almarhum Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei.
Untuk dipilih menjadi Menteri ESDM tentu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi Poltak, yang satu almamater dengan Cornelis Lay, menyadari bahwa untuk waktu yang cukup lama kementerian ESDM selalu diisi alumni-alumni ITB. Belum ada sejarah alumni UGM menjadi menteri ESDM.
Rekan-rekannya di KADIN Indonesia tempat ia memimpin sebagai Ketua Komite Tetap Mineral ataupun di APEMINDO (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia) mengaku kualitas Poltak yang jangankan pernah melawan mafia migas, melainkan melawan Kontrak Karya pun sudah pernah dimenangkannya.
[ald]
