. Terkait pembahasan RUU Pilkada, awalnya hampir semua fraksi di DPR RI menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.
Namun, pengamat politik, Ray Rangkuti, mencermati ada perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di Pilpres lalu, yaitu fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi Golkar. Mereka mendadak setuju penetapan kepala daerah lewat DPRD. Menurutnya, perubahan itu menggelikan.
Padahal semula hanya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan pemilihan bupati/wali kota lewat DPRD.
"Sikap ini seperti ingin menunjukkan bahwa parlemen dikuasai oposisi. Memberi sinyal ke kubu Jokowi-JK bahwa kekuatan kubu merah putih di parlemen adalah mayoritas," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu, dalam rilisnya (Kamis, 4/9).
Namun ditegaskannya bahwa bukan gaya dan watak oposisi seperti itu yang hendak dibudayakan dalam demokrasi Indonesia.
"Oposisi sejatinya memperkuat politik kebangsaan. Bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala kepentingan-kepentingan sektoral kita," tegasnya.
Kata dia, adalah sebuah kemunduran bila parpol mengubah sikap untuk sekadar mensolidkan dan memperkuat kelompok dengan mengorbankan capaian-capaian strategis kebangsaan yang salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada langsung di kabupaten atau kota.
"Lebih-lebih tidak ada penjelasan kuat atas sikap itu selain menempel argumen pemerintah yang sebelumnya mereka tolak secara seksama," tambahnya.
[ald]
