Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ada Bukti Awal Koalisi Merah Putih Ingin Balas Dendam Politik

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari beberapa fraksi DPR yang tergabung di Koalisi Merah Putih di Pilpres lalu, terkait opsi pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung dalam RUU Pilkada.

Sebelumnya, hampir semua fraksi DPR menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Tiba-tiba ada beberapa fraksi berubah sikap. Kini sebagian besar fraksi menginginkan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yaitu fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi Golkar, sangat menggelikan. Sebelumnya memang, hanya fraksi Demokrat dan PPP yang setuju dengan draf pemerintah agar Pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kabupaten dan Kota. Tapi kini, hanya PKS yang tetap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.


"Sekalipun tidak utuh, sikap ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan pilpres. Tidak ada argumen mendasar yang menjelaskan mengapa sikap fraksi-fraksi ini langsung berubah dari yang secara tegas menolak pilkada tak langsung menjadi setuju," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu, dalam rilisnya (Kamis, 4/9).

Menurut Ray, sikap yang berubah mendadak itu dibangun di atas argumen-argumen pemerintah, yang justru dengan keras dan tegas mereka tolak sebelumnya.

"Jelas, berpolitik dengan cara-cara seperti ini berpotensi 'membunuh' masa depan demkrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik," ujarnya.

Masih menurut dia, parpol Koalisi Merah Putih mengorbankan pencapaian prinsipil dan esensial dalam reformasi demi sekadar memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, bersifat pragmatis dan balas dendam.

"Bahkan partai politik PAN, yang lahir dan besar karena cita-cita reformasinya, yang bahkan mencitakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal di mana Pilkada menjadi mutlak keberadaannya, kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera politik rendahan," ujarnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya