Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ada Bukti Awal Koalisi Merah Putih Ingin Balas Dendam Politik

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari beberapa fraksi DPR yang tergabung di Koalisi Merah Putih di Pilpres lalu, terkait opsi pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung dalam RUU Pilkada.

Sebelumnya, hampir semua fraksi DPR menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Tiba-tiba ada beberapa fraksi berubah sikap. Kini sebagian besar fraksi menginginkan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yaitu fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi Golkar, sangat menggelikan. Sebelumnya memang, hanya fraksi Demokrat dan PPP yang setuju dengan draf pemerintah agar Pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kabupaten dan Kota. Tapi kini, hanya PKS yang tetap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.


"Sekalipun tidak utuh, sikap ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan pilpres. Tidak ada argumen mendasar yang menjelaskan mengapa sikap fraksi-fraksi ini langsung berubah dari yang secara tegas menolak pilkada tak langsung menjadi setuju," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu, dalam rilisnya (Kamis, 4/9).

Menurut Ray, sikap yang berubah mendadak itu dibangun di atas argumen-argumen pemerintah, yang justru dengan keras dan tegas mereka tolak sebelumnya.

"Jelas, berpolitik dengan cara-cara seperti ini berpotensi 'membunuh' masa depan demkrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik," ujarnya.

Masih menurut dia, parpol Koalisi Merah Putih mengorbankan pencapaian prinsipil dan esensial dalam reformasi demi sekadar memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, bersifat pragmatis dan balas dendam.

"Bahkan partai politik PAN, yang lahir dan besar karena cita-cita reformasinya, yang bahkan mencitakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal di mana Pilkada menjadi mutlak keberadaannya, kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera politik rendahan," ujarnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Prabowo Joget Tabola Bale Bersama Warga Miangas

Sabtu, 09 Mei 2026 | 15:08

Pengamat Nilai Kritik Amien Rais ke Seskab Teddy Masuk Ranah Privat

Sabtu, 09 Mei 2026 | 14:55

Perempuan Bangsa Dampingi Santriwati Korban Kekerasan Seksual di Pati

Sabtu, 09 Mei 2026 | 14:11

Prabowo Dorong Dialog ASEAN Hadapi Krisis Myanmar dan Konflik Perbatasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 14:00

ASEAN Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi Hadapi Krisis Global

Sabtu, 09 Mei 2026 | 13:35

Konflik AS-Iran Mendorong Harga Pangan Global ke Level Tertinggi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 13:17

Lisa BLACKPINK Dipastikan Tampil di Opening Piala Dunia 2026

Sabtu, 09 Mei 2026 | 12:56

Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 80 Persen

Sabtu, 09 Mei 2026 | 12:45

Waspada Hantavirus dari Tikus, Ini Cara Mencegah Penyebarannya

Sabtu, 09 Mei 2026 | 12:33

Brimob Diterjunkan Saat Penggerebekan Judi Online Internasional di Jakbar

Sabtu, 09 Mei 2026 | 12:22

Selengkapnya