Berita

joko widodo dan jusuf kalla/net

Politik

Jokowi-JK Hanya Perlu Rangkul PPP, PAN, dan Demokrat

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 16:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Tekad Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan tetap berada di barisan koalisi Merah Putih dan menjadi kekuatan penyeimbang Jokowi-JK patut dipertanyakan.

Sikap pragmatisme elit-elit parpol yang 'terbiasa' berada di lingkar kekuasaan menjadi penyebabnya. PAN, PPP apalagi Demokrat termasuk Golkar dan PKS tidak memiliki tradisi menjadi oposisi. PPP pernah menjadi oposisi ketika rezim Soeharto demikian kuat memerintah Indonesia

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menganggap SBY sedang memainkan jurus-jurus politiknya di masa injury time. Rangkaian hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, sikap Merah Putih yang menggagas UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD), serta pertemuan Hatta Rajasa dengan Jokowi kemarin hendaknya dipahami secara utuh.


"SBY ingin menekan Jokowi-JK dan memberi pesan terbuka kalau Demokrat dan PAN tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya tetap berkeyakinan, SBY sangat ingin menjalin koalisi dengan Jokowi-JK mengingat kepentingan-kepentingan Cikeas pasca SBY lengser harus diamankan," tengarainya.

Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro ini, kebuntuan komunikasi antara Demokrat dengan Jokowi-JK lebih disebabkan belum harmonisnya hubungan SBY dengan Megawati Soekarnoputri serta tidak adanya kompensasi politik yang akan diberikan Jokowi-JK.

"Jika Jokowi-JK lebih mengintensifkan waktu, saya yakin PPP untuk bergabung tinggal tunggu waktu,"

Apalagi kekuatan Suryadharma Ali yang berstatus tersangka terus digoyang kader-kader PPP lainnya. Demikian juga dengan Demokrat.

"Begitu SBY setuju untuk bergabung dengan Jokowi-JK maka PAN sebagai partai besannya SBY akan bersikap 11 - 12 dengan Demokrat," katanya.

Pada akhirnya, kekuatan koalisi Merah Putih hanya menyisakan Gerindra, PKS dan Golkar.

"Biarkan saja mereka menjadi oposisi karena Golkar pun akan merana jika tetap memilih jalur oposisi mengingat habitat barunya sangat bertolak belakang dengan fatsoen politik Golkar selama ini," sergah Ari.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya