Berita

Zulkarnaen

Wawancara

WAWANCARA

Zulkarnaen: Demi Hemat Biaya, Lanjutkan Busyro Sampai Selesai Jabatan 4 Pimpinan KPK

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pimpinan KPK berharap agar Busyro Muqoddas tetap bersama-sama mereka memimpin lembaga anti korupsi itu.

“Kami telah mengirim surat kepada Presiden dan Menkumham agar Pak Busyro tetap menjadi pimpinan KPK. Tinggal diteruskan saja. Tidak perlu ada pansel,’’ kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, Senin (1/9).

Mengingat pansel pimpinan KPK tetap berjalan, lanjutnya, pihaknya mendorong Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk mendaftarkan diri ke pansel.


Seperti diketahui, masa jabatan Busyro Muqqodas  berakhir Desember 2014. Kemudian Presiden membentuk pansel untuk mencari pengganti Busyro.

Setelah mempertimbangkan selama tiga hari, Busyro akhirnya mendaftar sebagai calon pimpinan KPK ke pansel. Sebab, banyak dorongan dan dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk internal KPK.

Zulkarnaen selanjutnya mengatakan, pansel itu seharusnya tidak perlu demi menghemat biaya. Diteruskan saja jabatan Busyro sampai selesai masa kerja empat pimpinan KPK lainnya.  

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa ini harapan semua pimpinan KPK?
Ya. Sikap kami sudah jelas yang dituangkan dalam surat kepada Presiden dan Menkumham agar Pak Busyro tetap meneruskan jabatan itu demi penghematan biaya.

Bukankah memang mekanismenya begitu?

Begini, biaya memilih satu orang atau memilih lima orang pimpinan KPK hampir sama. Panselnya juga sama. Calon yang akan diminta juga sama karena tidak dibatasi. Lagi pula jabatan kami (empat pimpinan KPK lainnya) tinggal 9 bulan lagi. Di situ nanti dibentuk lagi pansel.

Berarti untuk pemilihan pimpinan KPK ke depan hanya sekali bentuk pansel. Tidak perlu dua kali seperti sebelumnya.

Selain menghemat anggaran, apa saja alasannya?
Pimpinan KPK periode ketiga ini sudah memiliki road map jangka panjang. Sudah ada visi-misi dan rencana strategi (renstra) KPK.

Kami juga sudah membuat program kerja sampai 2015. Lantas andai kata masuk orang baru menjadi pimpinan KPK, kan tidak mungkin visi-misi dia paksakan masuk. Nanti bisa kurang sejalan.

Lagipula biasanya secara internal pimpinan KPK yang baru itu mendapat semacam pembekalan dari pimpinan KPK sebelumnya.

Bukannya bisa langsung jalan?
Ya, kalau untuk staf-staf. Mereka itu sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Tinggal penekanannya saja dalam melaksanakan program kerja itu.

Beda kalau ada pimpinan baru, tentu sebagai orang baru lantas dia akan melakukan penyesuaian diri dengan teman-teman pimpinan lainnya, untuk menyamakan ritme kerja. Ini kan butuh waktu juga.
 
Bagaimana kalau empat pimpinan KPK saja yang meneruskannya sampai 9 bulan ini?
Kalau memang begitu pilihannya, kami tetap siap. Tidak ada masalah. Kami siap menjalankan tugas yang sudah diprogramkan.

Tapi lebih bagus sih Pak Busyro diteruskan, sehingga kami tetap berlima sampai selesai masa periode ini.

Ketika semua pimpinan KPK habis masa jabatannya, di situ nanti  dibentuk pansel lagi untuk mencari lima pimpinan KPK berikutnya. Hal itu dilakukan agar kepemimpinan di KPK berjalan dengan efektif dan efisien dalam penggunaan biaya negara maupun personel KPK.

Pendapat Busyro bagaimana?
Ini pernah kami diskusikan dan beliau memahami usulan kami itu.

Seandainya bukan Busyro yang terpilih, ini bagaimana?
Kalau ada terpilih tentu akan kami terima. Mana mungkin kami tolak. Cuma karena ini tanggung jawab moral,  maka kami ingatkan agar sebaiknya tidak perlu boros anggaran. Apalagi keuangan negara kelihatannya sedang kesulitan. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya