Berita

Zulkarnaen

Wawancara

WAWANCARA

Zulkarnaen: Demi Hemat Biaya, Lanjutkan Busyro Sampai Selesai Jabatan 4 Pimpinan KPK

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pimpinan KPK berharap agar Busyro Muqoddas tetap bersama-sama mereka memimpin lembaga anti korupsi itu.

“Kami telah mengirim surat kepada Presiden dan Menkumham agar Pak Busyro tetap menjadi pimpinan KPK. Tinggal diteruskan saja. Tidak perlu ada pansel,’’ kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, Senin (1/9).

Mengingat pansel pimpinan KPK tetap berjalan, lanjutnya, pihaknya mendorong Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk mendaftarkan diri ke pansel.


Seperti diketahui, masa jabatan Busyro Muqqodas  berakhir Desember 2014. Kemudian Presiden membentuk pansel untuk mencari pengganti Busyro.

Setelah mempertimbangkan selama tiga hari, Busyro akhirnya mendaftar sebagai calon pimpinan KPK ke pansel. Sebab, banyak dorongan dan dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk internal KPK.

Zulkarnaen selanjutnya mengatakan, pansel itu seharusnya tidak perlu demi menghemat biaya. Diteruskan saja jabatan Busyro sampai selesai masa kerja empat pimpinan KPK lainnya.  

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa ini harapan semua pimpinan KPK?
Ya. Sikap kami sudah jelas yang dituangkan dalam surat kepada Presiden dan Menkumham agar Pak Busyro tetap meneruskan jabatan itu demi penghematan biaya.

Bukankah memang mekanismenya begitu?

Begini, biaya memilih satu orang atau memilih lima orang pimpinan KPK hampir sama. Panselnya juga sama. Calon yang akan diminta juga sama karena tidak dibatasi. Lagi pula jabatan kami (empat pimpinan KPK lainnya) tinggal 9 bulan lagi. Di situ nanti dibentuk lagi pansel.

Berarti untuk pemilihan pimpinan KPK ke depan hanya sekali bentuk pansel. Tidak perlu dua kali seperti sebelumnya.

Selain menghemat anggaran, apa saja alasannya?
Pimpinan KPK periode ketiga ini sudah memiliki road map jangka panjang. Sudah ada visi-misi dan rencana strategi (renstra) KPK.

Kami juga sudah membuat program kerja sampai 2015. Lantas andai kata masuk orang baru menjadi pimpinan KPK, kan tidak mungkin visi-misi dia paksakan masuk. Nanti bisa kurang sejalan.

Lagipula biasanya secara internal pimpinan KPK yang baru itu mendapat semacam pembekalan dari pimpinan KPK sebelumnya.

Bukannya bisa langsung jalan?
Ya, kalau untuk staf-staf. Mereka itu sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Tinggal penekanannya saja dalam melaksanakan program kerja itu.

Beda kalau ada pimpinan baru, tentu sebagai orang baru lantas dia akan melakukan penyesuaian diri dengan teman-teman pimpinan lainnya, untuk menyamakan ritme kerja. Ini kan butuh waktu juga.
 
Bagaimana kalau empat pimpinan KPK saja yang meneruskannya sampai 9 bulan ini?
Kalau memang begitu pilihannya, kami tetap siap. Tidak ada masalah. Kami siap menjalankan tugas yang sudah diprogramkan.

Tapi lebih bagus sih Pak Busyro diteruskan, sehingga kami tetap berlima sampai selesai masa periode ini.

Ketika semua pimpinan KPK habis masa jabatannya, di situ nanti  dibentuk pansel lagi untuk mencari lima pimpinan KPK berikutnya. Hal itu dilakukan agar kepemimpinan di KPK berjalan dengan efektif dan efisien dalam penggunaan biaya negara maupun personel KPK.

Pendapat Busyro bagaimana?
Ini pernah kami diskusikan dan beliau memahami usulan kami itu.

Seandainya bukan Busyro yang terpilih, ini bagaimana?
Kalau ada terpilih tentu akan kami terima. Mana mungkin kami tolak. Cuma karena ini tanggung jawab moral,  maka kami ingatkan agar sebaiknya tidak perlu boros anggaran. Apalagi keuangan negara kelihatannya sedang kesulitan. ***

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Prabowo Cap Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Sebagai Aksi Terorisme

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:16

Motif Penyerang Aktivis KontraS Inisiatif atau Perintah Atasan?

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:15

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada 21 Maret 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:51

Pemerintah Siapkan Skema WFH PNS hingga Swasta, Berlaku Usai Idulfitri

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:24

Waspada, Ratusan Suspek Virus Campak Ditemukan di Sumut

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:20

Hilal 1 Syawal Belum Terlihat di Jawa Barat

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:07

Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lebaran 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:05

Megawati Curhat ke Prabowo Lawatan di Arab Saudi dan UEA

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:42

MUI: Jangan Paksakan Idulfitri Berbarengan

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:29

MUI Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H

Kamis, 19 Maret 2026 | 17:41

Selengkapnya