Berita

ilustrasi/net

PDIP: BBM Bersubsidi Wajib untuk Nelayan!

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 07:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan ibarat jantung bagi manusia. BBM bahkan menjadi kebutuhan perbekalan utama melaut nelayan selain sembako, dengan volume 70 persen. Sehingga, sangatlah pantas bila BBM adalah permasalahan pokok bagi nelayan yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan.

"Politik energi pemerintah dan Peraturan Presiden yg mengatur harga dan distribusi BBM subsidi dalam 10 tahun belakangan ini masih terjebak pada isu-isu APBN jebol dan dikotomi kapal perikanan skala besar dan kecil," kata anggota DPR terpilh dari PDI Perjuangan, Ono Surono, dalama keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 4/9).

Padahal, lanjut Ono, ada sebuah pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintahan demi memajukan nelayan Indonesia. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan taraf hidup para nelayanm yang berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 data KKP menunjukkan nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,8 juta atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin Indonesia.


Karena itu, ungkap Ono, yang juga Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB) ini , BBM bersubsidi wajib untuk nelayan. Ia pun mengingatkan sekali lagi, perlu dipertimbangkan secara mendalam apabila pemerintah akan menaikkan harga BBM Subsidi atau melakukan pembatasan dan pengendalian.

Ono pun mendukung Jokowi  menyiapkan tata kelola energi nasional yang sesuai konstitusi, sekaligus memberantas terlebih dahulu mafia migas di level mana pun. Di saat yang sama harus disiapkan infrastruktur distribusi BBM agar tepat sasaran. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya