Berita

Sidarto Danusubroto

Wawancara

WAWANCARA

Sidarto Danusubroto: Pemerintahan Jokowi Siap Naikkan Harga BBM Dengan Risiko Apapun

SELASA, 02 SEPTEMBER 2014 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua MPR Sidarto Danusubroto berharap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan secara bertahap, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.

”Kalau misalnya di pemerintahan SBY harga BBM naik Rp 1.000 per liter, maka di pemerintahan Jokowi nanti naiknya juga sebesar itu, sehingga adil. Kenaikannya bertahap agar tak terlalu membebani rakyat,’’ kata Sidarto Danusubroto, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (29/8).

Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, era pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi nantinya sama-sama mencari solusi demi kepentingan bangsa dan negara.


”Kenaikan harga BBM itu nantinya demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk sengsarakan rakyat,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa pemerintahan Jokowi nantinya siap menaikkan harga BBM bersubsidi itu?
Pemerintahan Jokowi sudah siap mengambil risiko apa pun jika nantinya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bukankah itu tidak popular?
Pemerintahan Jokowi tidak mementingkan popular atau tidaknya kebijakan yang akan diambil nantinya.

Sebab, ini bukan persoalan popular atau tidak populer. Tapi kebijakan itu harus diambil demi menyelamatkan anggaran.
     
Bukankah PDI Perjuangan pro wong cilik, kenapa harga BBM mau dinaikkan?
Wong cilik itu bukan orang yang mempunyai mobil dan disubsidi oleh pemerintah. Wong cilik itu seperti petani dan nelayan. Seharusnya mereka yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun pada realitanya tidak demikian.

Petani sangat sulit mendapatkan pupuk. Target produksi tidak tercapai.  Nelayan tidak bisa melaut karena tidak mendapatkan solar subsidi.

PDI Perjuangan diminta konsisten terhadap buku putih, ini bagaimana?
Mengenai buku putih, banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak berpikir secara realistis. Buku tersebut dibuat beberapa tahun lalu, dengan kondisi yang berbeda dengan saat ini. Tapi tetap harus ada penyesuaian. Karena dinamika yang terjadi terus berubah.

Boleh saja agak lari dari apa yang dituliskan dalam buku putih. Asalkan manfaatnya untuk kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa dan negara.

Apa sudah ditentukan waktu untuk kenaikan harga BBM?

Saya belum tahu. Persoalan ini akan dibicarakan dengan para ahli-ahli anggaran dan parpol koalisi. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada pertemuan yang akan membahas rencana kenaikan harga BBM. Tunggu saja perkembangan selanjutnya. 

Apa PDI Perjuangan  merasa dibebani  oleh pemerintahan SBY?

Tidak juga. Beban ini juga harus ditanggung bersama. Di era pemerintahan SBY dan di era Jokowi nantinya sama-sama dicarikan solusinya untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Sektor mana yang akan dialihkan untuk mendapatkan subsidi?
Saya belum mengetahui. Karena belum ada pertemuan yang secara spesifik membahas soal dana subsidi itu. Yang jelas, kami rencanakan subsidi tepat sasaran dan tidak membenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kenapa persoalan BBM terjadi di akhir pemerintahan ini?

Keinginan menaikkan harga BBM bukanlah hal yang baru. Sebab, sudah pernah terjadi sebelumnya. Sekarang ini sudah mencapai puncaknya. Beban yang harus ditanggung oleh APBN sangat tinggi. Sedangkan subsidinya tidak tepat sasaran, sehingga perlu diambil langkah-langkah agar menjadi tidak mubazir. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya