Berita

Politik

Iklan Pulau Kiluan dan Kumbang Dijual Bukan Inisiatif Pemerintah

MINGGU, 31 AGUSTUS 2014 | 19:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan iklan penjualan Pulau Kiluan di Tanggamus, Lampung dan Pulau Kumbang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bukan inisiatif pemerintah. Iklan penjualan kedua pulau telah dimuat situs Private Island Online, situs penjualan pulau pribadi dunia.

"Pemuatan iklan bisa saja bermotif politik atau ada tendensi khusus atau kepentingan lainnya," ujar Dirjen KP3K, Sudirman Saad seperti dilansir di situs resmi KP3K, Minggu (31/8).

Dia menegaskan tidak ada pulau kecil yang dijual ke pihak asing. Saat ini Pemerintah RI tidak pada posisi untuk memperjualbelikan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sebab bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku, mengganggu kedaulatan Indonesia, dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi bangsa Indonesia.


UU Pertanahan, terang dia, tidak memungkinkan sebuah pulau dimiliki secara tunggal apalagi pihak asing. Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil tidak membuka ruang sedikitpun untuk kepemilikan asing. Secara kontekstual, isu penjualan pulau kepada pihak asing sudah sering muncul, namun secara prinsip tidak mungkin dilakukan.

Untuk itu, dikatakan dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) untuk melakukan pengecekan dan penelusuran pemuatan iklan tersebut. Komunikasi secara resmi juga akan dilakukan kepada pihak situs Private Island terkait kebijakan dan posisi Indonesia dalam pengelolaan pulau-pulau kecilnya, sehingga kejadian yang sama tidak berulang kedepan.

"Bila terbukti bertentangan dengan hukum, akan mendorong upaya penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk menjual pulau di Indonesia," ujar Sudirman.[dem]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya