jokowi dan rizal ramli/net
Polemik harga bahan bakar minyak (BBM) dapat diakhiri apabila pemerintahan Joko Widodo fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di hulu, dan tidak menghabiskan energi untuk meributkan persoalan di hilir.
Demikian pandangan ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam dialog dengan redaksi Minggu siang (31/8).
Langkah pertama yang paling cepat untuk menormalkan keadaan, sebut anggota Panel Ahli PBB itu adalah memberantas operasi mafia migas yang merugikan negara setidaknya sekitar 1 miliar dolar AS per tahun.
Selanjutnya dengan memperbaiki performa industri migas dalam negeri, termasuk di dalamnya membangun kilang baru. Dengan tiga kilang baru yang masing-masing berkapasitas 200 ribu barrel, misalnya, pemerintah dapat menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen.
Selain itu, menurut mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan ini, pemerintah mendatang juga harus meningkatkan efisiensi produksi BBM.
Cost recovery yang saat ini mencapai 32 miliar dolar AS per tahun harus dikurangi secara signifikan.
“Tidak masuk akal
lifting turun 40 persen tapi
cost recovery justru naik hingga 200 persen. Dengan menekan 20 persen
cost recovery saja, dapat terjadi penghematan 6,4 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan sekitar Rp 72 triliun per tahun,†ujar Rizal Ramli.
Iklim usaha di sektor eksplorasi migas pun, sambung mantan Komisaris Utama PT Semen Gresik ini, perlu diperbaiki. Sejauh ini sudah banyak konsesi yang dibagi-bagi, tetapi relatif tidak tidak ada kegiatan eksplorasi baru.
“Ini terjadi karena pengusaha dikenai pajak sejak awal. Seharusnya, pajak baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. Tidak mengherankan bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia,†kata Rizal Ramli lagi.
Hal yang juga penting, adalah membenahi sektor birakrasi. Merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain mengenai pembubaran BP Migas, Rizal Ramli berpendapat perlu dibentuk badan baru yang transparan, efisien, dan bersih dari KKN.
Rizal Ramli pun mendorong pemerintah baru untuk mendiversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan, seperti gas, angin, hidro, geothermal, dan sinar matahari.
“Jika langkah-langkah terobosan itu dilakukan, saya yakin kita bisa banyak berhemat. Ditambah menghapus KKN dan inefisiensi di listrik, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp 230 triliun per tahun. Pemerintah perlu menyelesaikan pekerjaan rumah ini,†demikian Rizal Ramli.
[dem]
