. Silang pernyataan antara Jokowi-JK dan SBY tentang siapa yang akan bertanggungjawab untuk menaikkan harga BBM demi mengurangi subsidi BBM dan memperkecil defisit anggaran tidak perlu terjadi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi. Menurut Fahmi, bila pun pemerintahan Jokowi-Kalla, atau Jokka, yang menaikkan harga BBM, maka itu haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokka untuk memindahkan anggaran APBN yang selama ini selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat".
Dengan demikian, lanjutnya, logika yang harus dibangun bukan menaikkan harga BBM tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia mintak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi. Karena itu juga, pemerintahan Jokka, tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. Jalan keraguan dan pencitraan yang diambil SBY tidak pantas ditiru oleh pemerintahan Jokowi-JK.
"Kita tidak perlu menengok kebelakang dengan menyalahkan kebijakan keliru pemerintahan SBY selama ini yang membiarkan pemerintahannya untuk terus mengimpor BBM dengan alasan klasik demi subsidi rakyat tapi dengan skema menggunakan tangan pihak ketiga tanpa membiarkan Pertamina langsung impor sendiri," Fahmi kepada
Rakyat Merdeka Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 31/8).
Fahmi juga mengatakan, langkah revolusi mental yang terpenting harus dilakukan bersamaan oleh pemerintahan Jokowi-JK setelah menaikkan BBM adalah segera mendesak dan memberikan dukungan politik, moril, dan materil kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi cepat dan mengkaji secara mendalam siapa yang bertanggung jawab dan ikut menikmati "pesta pora" atas tata niaga BBM selama era ini. Sehingga ke depan publik dan rakyat bisa memahami kebijakan menaikkan BBM juga diikuti dengan upaya membersihkan dan menyita untuk negara hasil-hasil kejahatan tata niaga BBM yang dinikmati birokrat korup era SBY.
Fahmi menegaskan, Jokowi dan JK dipilih publik karena ada keyakinan keduanya mempunyai integritas dan niat baik, juga antitesis kepemimpinan SBY. Sehingga menaikkan harga BBM diyakini publik bukan
vested interest tapi karena Jokowi-JK harus mewujudkan program di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menghentikan mafia minyak yang menikmati impor BBM selama ini dan mengalihkan anggaran untuk mewujudkan visi-misi Trisakti yang dijanjikan.
"Ini saat tepat menggunakan ATM politik Jokka karena disinilah tantangan dan seni kepemimpinan Anda berdua, Mas Jokowi dan Daeng Ucu, ditampilkan," tandasnya
Fahmi mengingatkan PDIP dan Jokka, haram mengemis pemerintahan SBY untuk menaikkan BBM, karena kondisi kuldesak ini imbas dari sikap keraguan sekaligus ketidakbecusan pemerintahan SBY mengelola sektor energi dan anggaran negara selama 10 tahun terakhir.
"
You have to take your own risk. Waktu dan sejarah akan membuktikan jebakan batman siapa yang kena. Yang menaikkan BBM saat ini atau yang membiarkan carut marutnya tata niaga BBM selama ini. Kejahatan terorganisir hanya bisa dilawan dengan kebaikan yang terorganisir pula. Jokowi-JK harus mampu mengorganisir kebaikan itu," demikian Fahmi, yang juga salah seorang inisiator PDIP Projo ini.
[ysa]
