Berita

Politik

PDIP Sudah Tak Sejalan dengan Ekonomi Kerakyatan?

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 16:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Adalah langkah yang baik bila Megawati Soekarnoputri mau mendengarkan lebih dulu masukan dari para pakar ekonomi kerakyatan yang konsisten menolak pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM).

Demikian disampaikan ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/8).

"Usul yang baik, tapi menurut saya pasti sudah dilakukan. Saya yakin mereka (PDIP) lebih dulu bicara dengan mereka (ekonom) yang berorientasi kerakyatan. Tapi pada akhirnya keputusan harus dibuat. Para pengamat dan ahli hanya memberi saran," ujar Hikam.


Mengenai Mega yang memutuskan untuk mendukung pengurangan subsidi BBM, Hikam berharap para penganjur ekonomi kerakyatan bisa memaklumi karena keputusan harus dibuat secepatnya.

Kini, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana stabilitas pemerintahan tercipta di awal kinerja.

"Yang jelas, kader-kader PDIP sendiri jangan terlalu banyak menyuarakan pandangan di media massa. Ini kan situasinya belum memegang pemerintahan. Masih ada sebulan lagi," kata Hikam.

Masih menurut dia, jika setelah Mega menyatakan pro kenaikan harga BBM bersubsidi masih ada kader partai yang melawan, berarti berarti argumentasi landasan kebijakan itu belum final di kepala para kader.

"Seharusnya sudahi saja perdebatan di media massa, ini kan demi kepentingan rakyat. Apalagi, situasinya suka tidak suka ada rival politik yang mencari celah," tandas Hikam. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya