Berita

Politik

PDIP Sudah Tak Sejalan dengan Ekonomi Kerakyatan?

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 16:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Adalah langkah yang baik bila Megawati Soekarnoputri mau mendengarkan lebih dulu masukan dari para pakar ekonomi kerakyatan yang konsisten menolak pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM).

Demikian disampaikan ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/8).

"Usul yang baik, tapi menurut saya pasti sudah dilakukan. Saya yakin mereka (PDIP) lebih dulu bicara dengan mereka (ekonom) yang berorientasi kerakyatan. Tapi pada akhirnya keputusan harus dibuat. Para pengamat dan ahli hanya memberi saran," ujar Hikam.


Mengenai Mega yang memutuskan untuk mendukung pengurangan subsidi BBM, Hikam berharap para penganjur ekonomi kerakyatan bisa memaklumi karena keputusan harus dibuat secepatnya.

Kini, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana stabilitas pemerintahan tercipta di awal kinerja.

"Yang jelas, kader-kader PDIP sendiri jangan terlalu banyak menyuarakan pandangan di media massa. Ini kan situasinya belum memegang pemerintahan. Masih ada sebulan lagi," kata Hikam.

Masih menurut dia, jika setelah Mega menyatakan pro kenaikan harga BBM bersubsidi masih ada kader partai yang melawan, berarti berarti argumentasi landasan kebijakan itu belum final di kepala para kader.

"Seharusnya sudahi saja perdebatan di media massa, ini kan demi kepentingan rakyat. Apalagi, situasinya suka tidak suka ada rival politik yang mencari celah," tandas Hikam. [ald]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya